3 'De' Bisa Ancam Ekonomi RI

Jakarta - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) meminta pemerintah bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya de-industrialisasi, de'profesioalisme dan perendahan intelektual (de-brain), yang dapat mengancam kelangsungan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Menurut Ketua Umum PII M Said Didu, pemerintah tidak hanya harus melakukan percepatan, tetapi juga lompatan inovasi baru terhadap pencegahan ketiga faktor penting tersebut.
 
"Sudah tidak bisa lagi pakai cara konvensional," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (21/12/2009) malam.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih memperhatikan inflasi, nilai tukar mata uang, dan harga saham sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Padahal, jika sektor riil seperti deindustrialisasi sudah terjadi, maka ketiga faktor tersebut tidak bisa membantu lagi.

Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam mencegah deindustrialisasi adalah dengan menyediakan energi yang cukup untuk menggerakan sektor riil, seperti pasokan listrik yang memadai.
 
"Listrik itu menjadi faktor daya saing yang utama," katanya.
 
Menurutnya, Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan penggunaan energi konvensional seperti BBM, batubara dan gas. Tetapi, sudah saatnya menggunakan tenaga nuklir.
 
Said mengatakan, dari sisi biaya, penggunaan energi nuklir biayanya jauh lebih rendah dibanding batubara, atau 1 berbanding 10 kali dengan energi yang dihasilkan lebih tinggi.
 
Produksi tenaga listrik dari satu pembangkit nuklir bisa mencapai 1.000 megawatt (MW), berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang maksimal hanya sekitar 300 MW per pembangkit.

Penggunaan energi nuklir itu dinilai sangat aman dan efisien. Ia memberi contoh, Perancis yang sudah sejak lama menggunakan nuklir terbukti ketika harga minyak melonjak, perekonomiannya tetap kuat.

"Bencana nuklir terakhir kan Cernobyl, sekitar 86 orang meninggal. Bandingkan dengan kecelakaan sepeda motor, setahun ini saja ada 700 orang meninggal. Jadi salah kalau orang bilang nuklir tidak aman," jelasnya.

Selain energi, pemerintah juga harus memperhatikan aspek sumber daya manusia. Saat ini banyak profesional yang beralih ke profesi lain seperti politikus, dan pedagang karena lebih cepat memperoleh uang daripada berkarya menciptakan sesuatu.
 
"Pemerintah dan masyarakat juga hanya bisa memberikan penghargaan berupa piagam kepada penemu atau pencipta. Kenapa tidak kasih uang juga? Supaya banyak yang berdedikasi untuk negaranya di bidang industri dan teknologi," ujarnya.
 
Dengan rendahnya penghargaan dari masyarakat, akibatnya banyak profesional Indonesia yang lari dan mengabdikan diri di luar negeri karena merasa lebih dihargai.

(ang/qom)