RI Butuh Lembaga Penjamin Upah Pekerja

Jakarta - Dewan Pengupahan Nasional mengusulkan adanya sistem penjaminan upah bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan upah/gaji para pekerja bisa tetap dibayarkan pada saat perusahaan sedang mengalami kebangkrutan, terlebih perusahaan itu tak memiliki aset atau asetnya dibawa kabur oleh pemiliknya.

Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pengupahan Nasional Mustofa saat ditemui di kantor departemen tenaga kerja dan transmigrasi, di Jakarta, Rabu (30/12/2009).

Mustofa mengatakan selayaknya sektor perbankan yang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dunia tenaga kerja pun memerlukan hal tersebut. Sebab selama ini Jamsostek hanya menangani masalah asuransi jaminan hari tua (JHT) dan beberapa tanggungan di luar kepastian upah.

Ia menjelaskan jika lembaga semacam itu terbentuk nantinya para perusahaan harus menyisihkan dana ketenagakerjaan sebagai premi untuk asuransi agar mendapat tunjangan gaji ketika perusahaan bangkrut.

Hal ini, lanjut  Mustofa, bisa dilakukan dengan melakukan revisi PP No 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah, yang selama ini hanya baru mencantumkan 11 kreteria perlindungan upah bagi pekerja seperti  adanya ketentuan UMP, upah  dalam kondisi tertentu, upah tidak kena pajak,  upah berhalangan tidak masuk dan lain-lain.

"Sekarang yang diatur hanya jumlah (upahnya), tetapi bukan soal kepastian mendapatkannya," terang dia.

Di tempat yang sama, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan pembentukan lembaga penjaminan upah para pekerja memang sesuatu yang ideal di tengah tantangan ekonomi global di masa yang akan datang. Namun kata dia pembentukan lembaga semacam itu perlu adanya dukungan dari banyak pihak seperti dunia usaha, perbankan dan tentunya pemerintah.

"Adanya lembaga penjamin upah tentunya akan menenangkan dunia usaha dan pekerja," kata Muhaimin.

(hen/qom)