.webp)
Demikian hal itu diungkapkan Direktur Utama Pindad Adik A. Soedarsono usai pengiriman panser kepada Kementerian Pertahanan di Kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Rabu (13/1/2010).
"Itu kita sedang nego, mereka minta bulan Maret tapi kita minta perpanjangan hingga bulan Juli karena kita masih ada beberapa yang harus diselesaikan," katanya.
Ia berharap, jika negosiasi dengan Malaysia berjalan lancar, maka pesanan panser tersebut bisa menyumbang peningkatan pendapatan perseroan hingga 30 persen.
Menurutnya, saat ini belum banyak negara yang menjadi pelanggan tetap perusahaan pelat merah tersebut. Pasalnya, Pindad tidak bisa menjual secara bebas karena selama ini masih di bawah kendali pemerintah.
"Kita kan masih dikendalikan pemerintah. Jadi pembeli tetap masih TNI dan Polri. Tapi kita juga punya negara pemesan tetap yaitu Afrika untuk amunisi dan senjata," ungkapnya.
Selain itu, ada juga beberapa negara di Asia Tenggara yang selama ini sudah menjalin kerjasama melalui pembelian produk Pindad.
Sementara itu, mengenai status utang perseroan kepada pemerintah, ia mengatakan saat ini jumlahnya mencapai Rp 229 miliar. Statusnya masih belum jelas. Menurutnya, utang tersebut didapat BUMN industri pertahanan itu sejak tahun 1997 untuk kegiatan operasional perusahaan.
"Statusnya belum jelas apakah akan dikonversi dengan atau bagaimana. Itu belum ada keputusan dari pemerintah," imbuhnya.
(ang/dnl)
