Ekonom Sustainable Development Indonesia Dradjad Wibowo mengatakan lambannya realisasi program 100 hari pada bidang infrastruktur karena Departemen Keuangan (Depkeu) masih terfokus pada skema pembiayaan yang masih konvensional.
"Masalah infrastuktur itu ada dua, yang pertama adalah pembiayaan dan yang kedua adalah operasional di lapangan. Skema pembiayaan yang ada sangat konvensional ada, itu yang bermasalah. Maka saat ini masih akan terus berjalan seperti keong," ujar Dradjad ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/01/2010).
Menurutnya, permasalahan dana yang selama ini menjadi alasan utama lambannya pembangunan infrastruktur sebagian besar dananya diambil dari APBN dan Surat Utang Negara (SUN) saja. "Pada dasarnya tidak hanya dapat diselesaikan dengan cara menerbitkan SUN atau APBN saja. Harus ada terobosan baru," jelasnya.
Selain industri perbankan yang diikutsertakan, Dradjad menambahkan seharusnya pemerintah bekerjasama dengan sebuah negara seperti China.
"Selain perbankan, negara seperti China jika diajak bekerjasama akan membantu proses pembangunan infrastruktur," ucapnya.
Jadi, sambung Dradjad, jika Indonesia terus saja memakai skema konvensinal seperti sekarang maka pembangunan infrastruktur hanya jalan di tempat saja. "Atau berjalan sangat lambat," tutupnya.
(dru/dnl)











































