Holding BUMN Perkebunan Rampung di 2010

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) optimistis induk usaha atau holding company BUMN industri perkebunan bisa rampung tahun ini. Saat ini, masalah yang menghadang pembentukan holding tersebut hanya masalah pajak revaluasi aset.

"Saya harap bisa rampung tahun 2010 ini. Setelah holdingnya selesai nanti kita regroupingkan BUMN perkebunan," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di acara diskusi Pembentukan Holding BUMN Perkebunan di Executive Club Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2010).

Saat ini, kata Mustafa, masalah yang menghadang pembentukan Holding BUMN Perkebunan itu tinggal pajak revaluasi aset. Menurut Mustafa pihaknya sedang melakukan penghitungan pajak aset tersebut.

Mustafa mengatakan, dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan mengenai masalah pajak tersebut. Pihaknya berharap, pajak tersebut bisa diubah menjadi penyertaan modal pemerintah di perusahaan holding yang akan terbentuk nanti.

"Kalau tidak bisa nanti kita cari cara lain yang tidak terlalu memberatkan holdingnya," ucapnya.

Nantinya, Holding BUMN perkebunan akan menggabungkan 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Mustafa menambahkan, setelah digabungkan kepemilikan sahamnya dalam satu induk usaha, seluruh BUMN itu akan dilakukan regrouping.

Menurutnya, regrouping dilakukan dengan cara mengelompokkan BUMN perkebunan melalui klasifikasi khusus, di antaranya dikelompokkan berdasarkan lokasi kebun dan komoditas yang dihasilkan.

"Ini masih kita godok karena dua-duanya sama penting. Nanti kita lihat apakah dikelompokkan berdasarkan region atau commodity," imbuhnya.

Ia berharap, dengan dibentuknya induk usaha perkebunan tersebut, komoditas yang dihasilkan perusahaan pelat merah perkebunan bisa bersaing dengan komoditas milik negara tetangga.

"Produk sawit Malaysia lebih maju dari Indonesia, kalau teh itu Srilangka dan India sementara Thailand terkenal dengan gulanya. Saya harapkan induk usaha ini nantinya bisa bersaing ketat dengan mereka," ujarnya.

(ang/dnl)