Pemerintah Targetkan 175 Ribu Keluarga Bebas Miskin Tiap Tahun

Jakarta - Pemerintah menargetkan 175 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhasil terlepas dari kemiskinan tiap tahun. Angka itu merupakan 1% dari total keluarga miskin di Indonesia.

Menurut Deputi Bidang Kemiskinan, Tenaga Kerja, dan UMKM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prasetijono Widjojo, pemerintah menargetkan penurunan masyarakat miskin sebesar 1% tiap tahun dari angka keluarga miskin saat ini sebanyak 17,5 juta keluarga.

"Saya kira target kita memang turun 1% itu jumlah orang miskin, angkanya 17,5 juta berdasarkan data BPS terakhir. Ya sekitar 175 ribu," ujarnya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Untuk mencapai target, Prasetijono menyatakan Bappenas akan melakukan 3 kluster program penanggulangan kemiskinan yang saat ini koordinasinya di Wakil Presiden.

"Ada satu perkembangan baru bahwa kordinasi penanggulanan kemiskinan diangkat Wapres sebagai penanggung jawab, 2007-2009 itu koordinasinya di kantor Menko Kesra. Sekarang sudah di Wapres," ungkapnya.

Kluster tersebut, pertama berupa bantuan dan perlindungan sosial, dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas, bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dan lain sebagainya.

"Ada penyempurnaan dalam klaster pertama terkait dengan program yang langsung ditargerkan untuk rumah tangga. Sekarang kita punya program sosial yang berbasis rumah tangga sehingga disana ada satu univikasi data yang menggunakan data terakhir dari BPS," jelasnya.

Kluster dua, adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang sering disebut PNPM Mandiri. Adapun kluster ketiga adalah penguatan usaha mikro dan kecil.

Prasetijono menambahkan, untuk PNPM Mandiri pada tahun 2010 akan mencakup sekitar 6.400 kecamatan dengan anggaran Rp 3 miliar per kecamatan. Dalam APBN 2010, anggaran PNPM dialokasikan sebesar Rp 16 triliun.

Menurut Prasetijono, PNPM mandiri terdiri atas program inti yakni pelaksanaan PNPM di perkotaan dan pedesaan dan penguatan. PNPM penguatan berkaitan dengan sektor tertentu yang menjadi unggulan di daerah.

"Ini beberapa penguatan dan pilot seperti generasi yang terkait dengan PNPM pertanian. Juga ada PNPM kepariwisataan yang mendukung," ujarnya.

Prasetijono menilai PNPM Mandiri tidak menyerap tenaga kerja secara langsung karena dalam PNPM terdiri atas berbagai komponen yang tidak hanya ekonomi.

"Komponen lainnya, dalam konteks masyarakat agar mampu kelola sumber daya daerah, tapi ada satu yang terkait membangun social capital. Jadi ada social capital, ada economy capital ini yang diharapkan dari PNPM," jelasnya.

(nia/qom)