Kementerian BUMN Minta Kasus Donggi-Senoro Segera Rampung

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi (PISET) berharap penyelesaian pembelian gas Donggi-Senoro bisa cepat selesai. Namun segala keputusan memang diserahkan kepada Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

"Kami inginnya agar cepat selesai. Menko kan bilang kalau sudah di Wapres, tapi itu kebijakan lebih di ESDM," jelas Deputi PISET Kementerian BUMN, Sahala Lumangaol saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/5/2010).

Pertamina, salah satu BUMN terbesar di Indonesia,  yang menjadi peserta konsorsium, bersama Medco dan Mitsubishi dari Donggi Senoro (DS LNG) sendiri masih menunggu keputusan pemerintah soal kelanjutan proyek itu.

Tiga calon pembeli gas Donggi-Senoro bahkan mengancam mundur dalam pembelian gas yang dihasilkan dari lapangan Senoro Matindok, jika pemerintah tidak segera memberikan keputusan soal kelanjutan proyek tersebut.

Ketiga calon pembeli tersebut memberi tenggat waktu hingga bulan Juni kepada pemerintah untuk memutuskan soal ini. Saat ini Konsorsium DS LNG sendiri masih menunggu keputusan pemerintah soal kelanjutan proyek  itu.

Seperti diketahui, Konsorsium DS LNG telah mengantongi tiga calon pembeli gas yang akan dihasilkan dari lapangan Senoro Matindok. Ketiga calon pembeli tersebut yaitu Kyushu Electric Power Co Inc, Korean Gas Corp (Kogas), dan Chubu Electric Power.

Proyek Donggi-Senoro menjadi terbengkalai lantaran adanya keputusan pemerintah dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden yang saat itu dipegang Jusuf Kalla memutuskan gas Senoro hanya untuk domestik.

Padahal sebelumnya, pengembang proyek ini yaitu Konsorsium DS LNG telah menyepakati Head oF Agreement (HoA) jual beli gas dengan Chubu Electric Power Co Inc dan Kansai Electric Power Co Inc masing-masing sebesar 1 juta Metric Ton per tahun selama 15 tahun.

Keputusan soal alokasi gas untuk proyek ini pun tertunda-tunda karena adanya tarik menarik antara ekspor dan domestik. "Masih belum, ekspor berapa impor berapa. Belum diputuskan," tambah Sahala.

(wep/ang)