"Kami akan meneruskan secara bertanggung jawab, karena ini bagian dari kinerja yang ada," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/5/2010).
Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menjawab kekawatiran apakah anggaran remunerasi tetap akan digelontorkan sehubungan dengan tidak menjabatnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya juga ingin mohon maaf jika insiden dan kejadian oknum kita yang memberikan imej tidak baik sampai digeneralisasi reformasi (birokrasi) tidak berhasil. Dan saya bisa menjamin reformasi ada hasilnya. Di mana untuk menciptakan Kemenkeu yang kuat dan kredibel," tegasnya.
"Hari ini beberapa jajaran di bawah saya bertanya-tanya jika saya pergi nantinya remunerasi pergi. Ini jawaban yang akan saya sampaikan, kami akan meneruskan secara tanggung jawab remunerasi ini. Terima kasih untuk kepastian ini," katamua.
Seperti diketahui, remunerasi merupakan bagian dari program reformasi birokrasi yang telah diterapkan Sri Mulyani sejak 2007. Hingga kini baru ada tiga lembaga yang telah mendapat remunerasi yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).
(nia/dnl)










































