Sri Mulyani: Waspadai Besaran Utang Pemerintah

Jakarta - Pemerintah mulai merancang rencana kerja (RKP) untuk tahun 2011. Salah satu hal yang diwaspadai pemerintah dalam merancang anggaran atau APBN untuk tahun 2011 adalah masalah utang.

Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/5/2010).

"Aspek anggaran yang harus diwaspadai dan kelola baik adalah masalah utang," tegas Sri Mulyani.

Di tahun 2011, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%. Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,4%, belanja pemerintah tumbuh 11,2%, dan investasi 10,9%.

Tema RKP 2011 yang ditetapkan oleh pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan didukung oleh tata kelola yang bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Growth penting, tapi keadilan menonjol. Tata kelola penting dan sinergi pusat dan daerah, jadi ada 4 elemen untuk rencana kerja 2011. Dan untuk dukung RKP 2011, kita akan terus lakukan program-program berhubungan dengan reformasi birokrasi dan transfer ke daerah," tutur Sri Mulyani yang akan segera menjadi managing director Bank Dunia itu.

Untuk pedoman APBN di 2011, Sri Mulyani mengatakan desain APBN 2011 nanti akan menonjolkan kepada 4 pilar utama. Pilar pertama, pemerintah akan menjadikan anggaran belanja sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kedua harus social safety net, melindungi masyarakat, tapi didesain agar tidak menjadi beban yang menimbulkan krisis seperti Eropa," tegasnya.

Kemudian ketiga, pemerintah akan makin jeli dalam menentukan besaran subsidi untu kBBM, listrik, pupuk, dan pangan. Lalu keempat pemerintah akan mewaspadai besaran utang yang dimiliki pemerintah sehingga tidak menjadi masalah seperti yang terjadi di Eropa.

"Secara khusus Presiden menyampaikan masalah pajak agar di Kementerian Keuangan reformasi perpajakan diteruskan. Kasus menjadi pelajaran melihat apa yang masih kurang dan salah dan bagaimana koreksi untuk tidak menimbulkan hukuman pada institusi perpajakan karena masih memiliki komitmen tinggi untuk jadi tulang punggung negara," tuturnya.

(dnl/qom)