Rabu, 12 Mei 2010 12:36 WIB
Perkapalan Kodja Bahari Restrukturisasi Utang Rp 2,092 Triliun
Jakarta - PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) akan merestrukturisasi utang senilai Rp 2,092 triliun guna memperbaiki kinerja keuangannya.
Direktur Utama perseroan Riry Syeried Jetta mengakui, saat ini perseroan memang masih memiliki utang ke sejumlah pihak. Utang terbesar perseroan yaitu Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,25 triliun. Utang itu terdiri dari sustainable debt Rp 75 miliar dan obligasi Rp 1,175 triliun.
"Utang itu berasal dari restrukturisasi utang di BPPN yang masih di Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan," kata Riry dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/5/2010).
Utang lain yaitu yaitu utang rekening dana investasi (RDI) sebesar RP 522 miliar dan utang surat berharga Ro 320 miliar. Untuk utang RDI terdiri dari utang pokok sebesar Rp 89 miliar, sedangkan bunga dan denda dari utang itu sebesar Rp 433 miliar.
"Kami sedang lakukan negosiasi terhadap utang surat berharga ini," kata dia.
Di samping itu, pada tahun ini perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/ capex) sebesar Rp 328,3 miliar. Dana tersebut di antaranya akan digunakan untuk membuka fasilitas produksi baru di pulau Batam, untuk meningkatkan aktivitas usaha di sektor pembangunan kapal baru dan kapal-kapal berukuran menengah dan besar.
Selain itu, perusahaan juga akan melakukan kerjasama internasional yang berbasis proyek untuk mengejar ketertinggalannya dibanding persaing dari luar negeri.
"Kami juga akan terus meningkatkan sarana dan fasilitas yang sudah ada," kata dia.
Pada tahun 2009, perseroan meraih pendapatan sebesar Rp 494,2 miliar. Pendapatan itu berasal dari pembangunan kapal baru Rp 76 miliar, pemeliharaan dan perbaikan Rp 339 miliar, dan non kapal Rp 68,5 miliar. Adapun laba bersih yang diperoleh perseroan pada tahun lalu sebesar Rp 21,99 miliar.
(epi/dnl)
Direktur Utama perseroan Riry Syeried Jetta mengakui, saat ini perseroan memang masih memiliki utang ke sejumlah pihak. Utang terbesar perseroan yaitu Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,25 triliun. Utang itu terdiri dari sustainable debt Rp 75 miliar dan obligasi Rp 1,175 triliun.
"Utang itu berasal dari restrukturisasi utang di BPPN yang masih di Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan," kata Riry dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/5/2010).
Utang lain yaitu yaitu utang rekening dana investasi (RDI) sebesar RP 522 miliar dan utang surat berharga Ro 320 miliar. Untuk utang RDI terdiri dari utang pokok sebesar Rp 89 miliar, sedangkan bunga dan denda dari utang itu sebesar Rp 433 miliar.
"Kami sedang lakukan negosiasi terhadap utang surat berharga ini," kata dia.
Di samping itu, pada tahun ini perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/ capex) sebesar Rp 328,3 miliar. Dana tersebut di antaranya akan digunakan untuk membuka fasilitas produksi baru di pulau Batam, untuk meningkatkan aktivitas usaha di sektor pembangunan kapal baru dan kapal-kapal berukuran menengah dan besar.
Selain itu, perusahaan juga akan melakukan kerjasama internasional yang berbasis proyek untuk mengejar ketertinggalannya dibanding persaing dari luar negeri.
"Kami juga akan terus meningkatkan sarana dan fasilitas yang sudah ada," kata dia.
Pada tahun 2009, perseroan meraih pendapatan sebesar Rp 494,2 miliar. Pendapatan itu berasal dari pembangunan kapal baru Rp 76 miliar, pemeliharaan dan perbaikan Rp 339 miliar, dan non kapal Rp 68,5 miliar. Adapun laba bersih yang diperoleh perseroan pada tahun lalu sebesar Rp 21,99 miliar.
