Izin Pembangunan Terminal LNG Terapung PGN-Pertamina Dipercepat

Jakarta - Pemerintah siap membantu mempercepat izin pembangunan Terminal LNG Terapung (Floating Storage Receiving Terminal/FSRT) yang akan dibangun oleh konsorsium PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero).

Demikian disampaikan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh di sela acara IndoPIPE 2010 di Hotel Grand Melia, Jakarta, Rabu (9/6/2010).

"Sebanyak 80 Izin tadi dibikin pendek intinya supaya bisa beroperasi sesuai rencana yaitu September 2011. Kalau lebih cepat dari maka itu takutnya itu akan pengaruhi kualitas juga," ujar Darwin.

Menurut Darwin, saat ini pihaknya telah melakukan inventarisasi mengenai izin-izin yang harus dilewati oleh kedua BUMN Migas tersebut.

"Jadi yang penting sekarang bagaimana mengeksekusinya dan mengadakan langkah-langkah short cut untuk memadatkan 80 izin agar semester II-2010 FSRT ini bisa beroperasi," paparnya.

Hal ini diamini oleh Dirjen Migas Evita Herawati Legowo. Menurut dia, saat ini timnya sedang berupaya untuk mencari jalan agar izin-izin tersebut bisa dipercepat.

"Kita cari jalan supaya tidak sebanyak itu," ungkap Evita.

Selain masalah perizinan, persyaratan lain yang harus dipenuhi yaitu terealisasikannya kontrak pasokan LNG dari para produsen LNG di sisi hulu. "Pada posisi hari ini, kami masih kesulitan dalam merealisasikan kontrak LNG dengan para produsen di hulu," kata Evita.

Menurut Evita, kepastian pasokan LNG ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tanpa ada kepastian pasokan LNG, maka pihak perbankan dan pasar modal tidak bisa memberikan komitmen untuk memulai pencairan dana proyek ini.

"Saat ini kami tengah melakukan komunikasi yang intens dengan BP migas untuk mendapatkan kepastian pasokan LNG itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Hendi Prio Santoso memperkirakan ada sekitar 80 perizinan yang harus dilewati konsorsium PGN dan PT Pertamina (Persero) untuk membangun FSRT di Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Untuk itu, PGN meminta pemerintah dapat memfasilitasi agar proses perizinan itu bisa dilakukan di bawah satu atap melalui koordinasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM dan juga BUMN.

"Karena ini proyek ini untuk kepentingan nasional, jadi supaya bisa tepat waktu maka proses perizinannya juga harus cepat," kata Hendi beberapa waktu lalu.

Hendi mencatat terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar proyek ini bisa selesai pada akhir 2011. (epi/dnl)