Mengingat kebutuhan dana yang besar itu, PT JIExpo tidak membagikan dividen dari laba bersih yang diperolehnya, termasuk dari penyelenggaraan Jakarta Fair kepada para pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham 13,125 persen.
Direktur PT JIExpo, Slamet Supriyadi mengatakan, Indonesia bersaing ketat dengan negeri tetangga, Singapura, yang terus mengembangkan sarana dan prasarana bisnis MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) bertaraf internasional. Bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan Singapura yang sektor industri dan manufakturnya kecil akan menjadi pusat bisnis MICE di kawasan Asia Tenggara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penegasan tersebut disampaikan menanggapi adanya desakan sebagian pihak yang belakangan ini menginginkan keuntungan penyelenggaraan PRJ dibagi dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham, khususnya kepada Pemprov DKI Jakarta yang memiliki saham hibah 13,125 persen.
Menurutnya, keuntungan penyelenggaraan Jakarta Fair tidak bisa langsung dibagi karena Jakarta Fair hanya kegiatan satu bulan bisnis di PT JIExpo.
"Ini perusahaan yang menjalankan bisnis selama setahun penuh, untung-ruginya Jakarta Fair tidak bisa langsung dibagi, tidak bisa dihitung sendiri dan dipisahkan dari kegiatan bisnis perusahaan dalam satu tahun, tidak bisa demikian," katanya.
Slamet menambahkan, satu-satunya cara agar Pemprov DKI bisa menikmati dana segar dari keuntungan penyelenggaraan Jakarta Fair adalah jika saham Pemprov DKI sebesar 13,125 persen di JIExpo dibatalkan, lalu Pemprov bersama JIExpo membentuk perusahaan baru yang khusus untuk menyelenggarakan Jakarta Fair selama satu bulan saja.
Dengan demikian di akhir penyelenggaraan langsung bisa dihitung seberapa keuntungannya lalu membaginya kepada para pemegang saham.
"Porsi keuntungan untuk Pemprov ya kita serahkan ke Pemprov, dan porsi keuntungan untuk JIExpo akan kita pakai untuk pembangunan ke depan," katanya.
Dikatakannya, PT JIExpo siap melakukan spin-off penyelenggaraan PRJ lalu membentuk perusahaan baru bersama Pemprov DKI Jakarta yang khusus untuk menyelenggarakan Jakarta Fair. Terserah nantinya, apakah saham Pemprov sebesar 13,125 persen tersebut akan dikonversi menjadi saham di perusahaan yang khusus menyelenggarakan Jakarta Fair.
Selain itu, lanjut Slamet Supriyadi, PT JIExpo juga tidak mau menggunakan uang negara dari APBD atau APBN untuk modal perusahaan yang khusus untuk Jakarta Fair tersebut. Sebaiknya modal kerja dan modal investasi menggunakan dana internal yang dipinjamkan dan saham yang disertakan dari PT JIExpo.
Kemudian setiap akhir penyelenggaraan bisa diperhitungkan untung atau ruginya Jakarta Fair pada tahun berjalan. Jika untung maka harus dikembalikan dulu pinjaman PT Jakarta Fair kepada JIExpo, baru sisanya dibagikan kepada para pemegang saham, yaitu Pemprov DKI Jakarta 13,125 persen dan sisanya disetorkan ke kas JIExpo sebagai pemegang saham lain yang memberikan modal dan pendanaan PT Jakarta Fair.
"Sedangkan PT JIExpo sendiri tidak akan membagikan deviden kepada para pemegang sahamnya, karena JIExpo masih membutuhkan dana yang sangat besar untuk modal pembangunan Arena PRJ ke depan," imbuh Slamet.
(qom/dro)