DPR Kok Mau Ikutan Jadi Pelaksana Pembangunan?

Jakarta - DPR RI harus meningkatkan fungsi kontrolnya jika merasa pemerintah belum mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Namun DPR jangan justru menjadi pelaksana pembangunan yang merupakan fungsi pemerintah.

Pengamat ekonomi dari Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dana aspirasi yang diusulkan partai Golkar dalam APBN tidak diperlukan. Jika memang konstituen membutuhkan program-program pembangunan, parpol bisa menjalin kerjasama dengan pemda.

"Kalau concern-nya program konsituen sebetulnya bisa kerjasama dengan pemdanya, kalau perlu ada maka perjuangkan mati-matian waktu anggaran (rapat badan anggaran)," ujarnya kepada detikFinance, Jumat (18/6/2010).

Purbaya mengakui dana aspirasi tersebut berpotensi untuk diselewengkan. Oleh karena itu, jika fokus DPR RI untuk kepentingan rakyat maka dewan harus meningkatkan fungsi kontrolnya terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

"Saya tidak yakin dipakai untuk program pembangunan sendiri karena kan fokusnya beda. (Pemerintah) Yang sudah memikirkan itu (program pembangunan) saja sering kali miss, banyak yang terlewat dan terlupa. Makanya fungsi kontrol DPR yang perlu diperkuat," jelasnya.

Purbaya menilai usulan partai Golkar tersebut justru mempertaruhkan nama partainya sendiri. Hal ini karena apakah memang semua kalaupun usulan ini disetujui antara pemerintah dengan DPR, tetapi rakyat tidak setuju, dampaknya akan terlihat pada Pemilu mendatang.

"Kalau Golkar bisa yakinkan itu yang terbaik untuk Indonesia dan masyarakat setuju, maka 2014 masyarakat tetap memilih mereka, kalau tidak, kan mereka habis waktu pemilu," tukasnya.
(nia/qom)