Pemerintah Ciduk 42 Kasus Kakap Pembalakan Liar

Jakarta - Kementerian Kehutanaan tengah mengungkap sedikitnya 42 kasus pembalakan liar yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Wilayah Kalimantan masih menjadi fokus pemerintah untuk 'menyikat' para pelanggar kehutanan tersebut.

"Sekarang ini ada 30 kasus yang besar-besar, menterinya sekarang ini sikat-sikat terus, ya saya juga ikut sikat terus," kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Darori di kantornya, Jumat (2/7/2010).

Namun, lanjut Darori, jika diakumulasikan dari kasus-kasus pelanggaran kehutanan hingga saat ini total yang sedang ditangani mencapai 42 kasus. Diantaranya soal pelanggaran lahan sawit yang melakukan perambahan ke kawasan hutan.

Ia mencontohkan untuk kasus di Sumatera Utara untuk pelanggaran lahan sawit, sudah ditetapkan 8 tersangka yang melibatkan 5 perusahaan. Selain itu ada kasus pelanggaran pertambangan batubara skala-skala kecil di kawasan Bukit Soeharto.

Darori juga mengungkapkan ada daftar pencarian orang yaitu Dirut PT Rezeki Alam Semesta Raya Hartono Utomo yang diduga melakukan pelanggaran hehutanan seluas 2500 hektar lahan sawit di Sumatera Utara.

"Kita fokus di Kaltim dulu, setelah ini mungkin Kalteng, Riau menyusul," katanya.

Ia menegaskan saat ini pemerintah sudah melakukan perubahan dalam penanganan para pelanggar kehutanan. Sekarang ini semua pelanggar kehutanan bisa di tahan di pemerintah pusat Jakarta, meski proses hukumnya di daerah. Hal ini untuk mencegah terjadinya peyimpangan.

"Sekarang kalau sudah ditahan langsung dibawa ke Jakarta," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya sedang mengusulkan dalam RUU Tindakan Pidana Kehutanan yang dibahas di DPR, bahwa pelanggar kehutanan harus di hukum minimal 5 tahun plus denda.

"Sekarang ini hukumannya maksimal 10 tahun, tapi faktanya cuma bulanan, atau bebas begitu saja," jelasnya.

(hen/epi)