RI Belum Bangun PLTN Hingga 2019

Jakarta - Indonesia masih belum akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Nuklir (PLTN) hingga tahun 2019. Hal ini tercantum dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2010-2019 PT PLN (Persero).

"Dalam RUPTL ini belum terdapat program pengembangan tenaga nuklir. Hal ini terjadi karena dalam proses optimisasi pemilihan kandidat pembangkit, ternyata pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tidak dapat bersaing dengan jenis pembangkit lainnya, seperti PLTU batubara kelas 1.000 MW supercritical," ujar RUPTL 2010-2019 yang diperoleh detikFinance, Senin (12/7/2010).

Menurut data tersebut, kesulitan terbesar dalam perencanaan PLTN adalah tidak jelasnya biaya kapital dan biaya O&M yang terkait dengan spent fuel disposal, dan biaya decommisioning.

Untuk biaya kapital misalnya, sebuah studi bersama antara PLN dan sebuah perusahaan listrik dari luar negeri mengindikasikan biaya pembangunan PLTN sebesar US$1.700/kW (EPC saja) atau US$2.300/kW (setelah memperhitungkan biaya bunga pinjaman selama konstruksi).

"Angka tersebut kini dipandang terlalu rendah, karena menurut laporan mutakhir (tahun 2009), biaya pembangunan PLTN pada beberapa negara telah mencapai US$ 3.500 hingga US$ 5.500 /kW," demikian isi RUPTL tersebut.

Selain itu harga uranium dunia juga terus naik sejalan dengan kebangkitan program tenaga nuklir pada banyak negara di dunia. Harga uranium yang pada tahun 2006 adalah sekitar US$ 30/lb, saat ini telah mencapai US$ 130/lb.

Kenaikan harga uranium ini sebetulnya tidak banyak mempengaruhi keekonomian PLTN mengingat beroperasinya PLTN hanya memerlukan uranium dalam jumlah sedikit, namun tetap saja kenaikan harga uranium dunia ini perlu terus dipantau.

Namun demikian dengan semakin mahalnya harga BBM yang juga diikuti oleh kenaikan harga energi primer lainnya seperti batubara dan gas alam, telah membuat PLTN menjadi salah satu opsi sumber energi yang sangat menarik untuk ikut memenuhi kebutuhan listrik Indonesia apabila biaya EPC, biaya pengelolaan spent fuel dan biaya decomisioning telah menjadi semakin jelas.

Tapi perlu disadari bahwa pengambilan keputusan untuk membangun PLTN tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan keenergian, namun juga pertimbangan lain seperti aspek politik, keselamatan, sosial, budaya dan lingkungan.

"Dengan adanya berbagai aspek yang multidimensional tersebut, program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan oleh Pemerintah," jelas data itu.

(epi/dnl)