.webp)
"Kalau bisa ambil mayoritas, 80 persen juga bisa. Kita ambil yang realistis," ungkapnya di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (15/7/2010).
Menurut Hidayat, pemerintah juga sedang berupaya menghitung ulang nilai investasi yang dibutuhkan untuk mengambil alih kepemilikan mayoritas di perusahaan alumunium terbesar di Indonesia itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam sebulan ini kita akan lakukan valuasi saham lagi. Istilahnya mencari second opinion-lah," ujarnya.
Setelah pemerintah bisa menguasai kepemilikam mayoritas di Inalum, maka perusahaan itu akan dibesarkan untuk menjadi penyuplai alumunium terbesar di dalam negeri.
"Mereka (Inalum) akan menjadi cluster industri alumunium. Jadi kita tidak perlu lagi impor," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN meminta PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencari dana sebanyak US$ 700-800 juta untuk persiapan mencaplok 58,87 persen saham Inalum yang akan dilepas Jepang pada 2013.
Hidayat menambahkan, jika nanti pemerintah sudah menguasai saham Inalum dan hendak dikelola oleh Antam, maka bisa saja Antam diminta membeli kepemilikan saham pemerintah. Namun, kata Hidayat, hal itu tidak terlalu penting karena BUMN itu masih milik pemerintah.
Selain Antam, pemerintah juga mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara untuk ikut membeli sebagian saham di Inalum.
Inalum merupakan sebuah perusahaan patungan yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun.
Pemerintah Indonesia menguasai kepemilikan sebesar 41,13 persen saham di perusahaan itu, sementara sisanya sebesar 58,87 persen dikuasai Jepang.
Inalum merupakan satu-satunya perusahaan lokal yang bergerak di sektor produksi aluminium. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang, dan Indonesia sendiri harus mengimpor alumunium dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
(ang/dnl)
