"Walaupun mengalami penurunan dari segi jumlah penduduk, tetap jumlah tersebut masih cukup besar dan memerlukan perhatian kita semua," ujarnya dalam Pidato pada rapat paripurna DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2010).
Menurut data BPS tersebut, lanjut Marzuki, kemiskinan di beberapa provinsi masih cukup besar, seperti: Papua (37,5%), Papua Barat (35,7%), Maluku (28,2%), Gorontalo, (25%), NTT (23,3%), NTB (22,8%), Nangroe Aceh Darussalam (21,8%), Lampung (20,2%), Sulawesi Tengah (19%), Sulawesi Tenggara (18,9%), dan Bengkulu (18,6%).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Upaya pengurangan kemiskinan di beberapa daerah, lanjut Marzuki, perlu dicarikan jalan keluar, mulai dari pemahaman terhadap akar masalah kemiskinan sampai dengan pemberdayaan masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembagunan untuk mengatasi kemiskinan struktural didaerah tersebut. Hal ini sesuai dengan program prioritas kerja pemerintah pada 2011 yaitu bidang pengembangan energi dan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha.
"Program perlindungan rakyat miskin, harus menjadi sasaran utama, tidak hanya untuk tahun 2011 tetapi harus berkelanjutan dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat," tandasnya.
(nia/dro)










































