.webp)
Pemerintah boleh bangga daya saingnya diperkirakan naik peringkat dari 54 menjadi 44 dari 144 negara. Namun tak bisa ditepis lagi bahwa kondisi infrastruktur masih memprihatinkan.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui hal tersebut. Hatta mengatakan, faktor yang menghambat investasi di Indonesia adalah soal infrastruktur.
Lihat saja jalanan yang macet dan rusak. Tak usah jauh-jauh, akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok saja membutuhkan waktu yang lumayan lama bagi pengusaha untuk mendistribusikan barang.
"Pemerintah terus menggenjot infrastruktur. Selama ini masalah yang kerap dihadapi adalah soal pembebasan tanah. Karena itu pemerintah mempercepat pengkajian RUU Pengadaan Tanah yang akan segera diserahkan ke DPR targetnya akhir bulan ini," tutur Hatta ketika ditemui di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (9/10/2010).
Dengan RUU ini, lanjut Hatta, pemerintah ingin memberikan kepastian kepada investor soal pengadaan tanah untuk proyek-proyek infrastruktur.
"Pemerintah juga menggenjot pola PPP (Public Private Partnership) yang merupakan kerjasama pemerintah dan swasta. Karena kita butuh kurang lebih Rp 1.700 triliun untuk infrastruktur hingga 2014," jelasnya.
Dari Rp 1.700 triliun itu, pemerintah membutuhkan dana di luar APBN sekitar Rp 1.000 triliun.
Di tempat yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan persoalan infrastruktur ini memang jadi PR buat pemerintah.
"Masih ada beberapa yang harus diperbaiki, dan infrastruktur jadi PR memang," tukasnya.
