Pemerintah Bantah 'Diatur' IMF Dalam Penentuan Subsidi Energi

Jakarta - Pemerintah menegaskan tidak ada intervensi dari pihak IMF (International Monetary Fund) dalam penentuan pemberian subsidi energi. Pemerintah menyatakan memiliki roadmap tersendiri dalam menentukan subsidi energi.

"Kita memiliki roadmap di mana kita tetap memberikan subsisi kepada yang memerlukan sambil kita benahi pemberian subsidi ke masyarakat yang tidak perlu. Jadi, tidak betul ada campur tangan IMF," tegas Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Begitupun dalam pemotongan subsidi listrik. Hatta menegaskan rencana pemotongan subsidi listrik telah dituliskan dalam RAPBN 2011 dengan opsi tanpa menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) melainkan melakukan penghematan.

"Memotong subsidi listrik, kita sudah tahu bahwa dalam RAPBN 2011, TDL bukan opsi untuk dinaikkan, tapi penghematan. Kalau ada penurunan subsidi dari Rp 55,1 triliun (tahun 2010) menjadi Rp 41 triliun (2011 kalau menaikkan TDL), tapi itu diisi bukan dari menaikkan TDL tapi lebih dari penghematan," jelasnya.

Penghematan yang dimaksud Hatta adalah penghematan dari internal PLN dengan mengurangi losses dan penghematan karena terdapat tambahan gas.

"Memang tidak ekuivalen betul pada Rp 12 triliun, tapi cukup dengan kebutuhan pemerintah untuk tidak menaikkan TDL," tandasnya.

(nia/dnl)