Pemerintah Sulit Hilangkan 'Candu' Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintah mengaku belum bisa menghapuskan subsidi terhadap BBM dalam waktu dekat, ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap subsidi menjadi alasan utama. Selain itu faktor politik juga jadi pertimbangan.

"Sangat sulit," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Herawati Legowo usai menghadiri acara pembukaan Indo Oil and Gas Expo 2010, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/11/2010).

Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD) mendorong pemerintah Indonesia untuk berkomitmen menghapuskan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap pada tahun 2014.

Jangankan menghapuskan subsidi BBM. Evita menyebutkan, saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 24 Mei 2008 lalu, pemerintah diprotes dan disalahkan oleh seluruh elemen masyarakat.

"Tahu sendiri tahun 2008 saat kondisi sedang kolaps kami ubah (menaikkan harga BBM) itu dinilai salahkan? Sampai ada pansus BBM padahal itu (kenaikan harga) memungkinkan karena ada undang-undangnya, karena sudah lebih dipolitisir," jelasnya.

Untuk itu, imbuh dia, pemerintah sepertinya belum akan menghapuskan subsidi BBM di masyarakat, namun akan mengalihkannya ke subsidi langsung.

"Dalam roadmap kami pada tahun 2014, kami akan mengurangi dan memindahkan kepada subsidi langsung. Karena subsidi yang ada selama inikan masih belum tepat sasaran," paparnya.

Salah satu bentuk pengalihan subsidi yang sudah dilakukan pemerintah yaitu mengalihkan subsidi minyak tanah ke elpiji 3 kg. Dengan mekanisme seperti itu, masyarakat tidak menyadari kalau subsidi untuk minyak tanah sudah dihapus dan diganti menjadi subsidi elpiji.

"Saat ini kami sedang menggodok bagaimana subsidi BBM menjadi yang lain. Bisa diberikan dalam bentuk subsidi langsung seperti bantuan langsung tunai (BLT). Namun kelihatannya BLT-nya rawan, karena itu kami sedang berpikir," paparnya.

Evita menambahkan, pemerintah tetap akan meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum kebijakan ini ditetapkan. "Pemerintah akan terus berupaya dan dengan persetujuan DPR," tambahnya.

(epi/dnl)