Batasi Premium, Pemerintah Perlu Antisipasi Pasar Gelap

Jakarta - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan produksi tahun 2005 keatas, tidak akan mengatasi permasalahan krisis anggaran
belanja negara 2011. Pembatasan justru diperkirakan akan memicu semakin banyak pasar gelap dan pemerintah harus mengantisipasinya.

Menurut Pengamat Perminyakan Kurtubi, belum ada mekanisme rinci terkait pengawasan konsumsi BBM subsidi di Indonesia. Tentu ini memicu pemilik
kendaraan produksi di bawah tahun 2005, untuk menyedot BBM yang ada dalam tangki dan kemudian di jual kembali.

"Kendaraan tahun 2004 bisa mengisi 50-60 liter, kemudian mereka menyedot kembali untuk dijual. Karena nggak ada kontrol itu. Dengan mereka jual Rp 5.500 saja, sudah laku. Bandingkan harus beli pertamax yang Rp 6.500," jelas Kurtubi saat berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Minggu (28/11/2010).

Ia menambahkan, jika pemerintah serius akan rencananya tersebut, tentu akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya ini
berdampak kepada kegitan ekonomi rakyat. yaitu ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi turun, disamping ada masalah baru di SPBU dan maraknya pasar gelap BBM.

"Anggaran subsidi 2011 juga terlalu dini untuk diterapkan. Bisa saja harga minyak dunia di pertengahan tahun akan turun, dan akan terjadi kelebihan
(surplus) anggaran," tegas Kurtubi.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pelarangan konsumsi BBM subsidi hanya untuk  kendaraan produksi tahun 2005 keatas. Sementara kendaraanproduksi di bawah 2005, tetap diperkenankan memakai BBM subsidi.

"Kalau semua plat hitam tidak diberikan subsidi BBM lebih mudah kan. Tapi coba pikirkan saudara kita yang baru menjual motornya terus dijadikan down
payment (DP) mobil tahun 1999 terus dia nyicil. Jadi kita ada kepikiran untuk itu, kita juga memasukkan opsi bertahap untuk itu (opsi kendaraan di atas
2005)," kata Hatta beberapa waktu lalu.

(wep/hen)