Anggaran Belanja Pemerintah Banyak yang 'Mubazir'

Jakarta - Tinggal sisa kurang dari sebulan lagi, anggaran belanja negara masih tersisa Rp 100 triliun lebih. Dari Rp 993,136 triliun, hingga akhir November 2010 yang terserap baru Rp 817,2 triliun (72,6%).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakjan sampai akhir tahun dana belanja negara Rp 993,136 triliun tersebut tak akan terserap penuh. Meskipun pemerintah sudah mencari dana hingga lewat utang untuk memenuhi anggaran belanja tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 November, pendapatan negara sudah mencapai 84% dari target APBN-P 2010 atau sebesar Rp 833 triliun. Sedangkan pada periode yang sama, pendapatan negara sebesar Rp 707 triliun atau sebesar 81,3%.

"Jadi ini lebih baik di atas tahun lalu," ujar Agus dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2010).

Namun, lanjut Agus, realisasi belanja negara diakui memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan baru terserap 72,6% atau sebesar Rp 817,2 triliun.

"Ada selisih 3% untuk penyerapan belanja secara total," ujarnya.

Sedangkan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) penyerapan sekitar 7% lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja K/L dalam APBN-P 2010 baru 68% atau senilai Rp 249 triliun. Pada tahun lalu, realisasinya telah mencapai 75% atau Rp 236 triliun.

Pada akhir tahun, Agus menyatakan pemerintah hanya mampu menyerap anggarannya sebesar 90% walaupun banyak proyek yang belum ditagih pembiayaannya. Proyeksi ini jauh lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun lalu yang mencapai 97%.

"Tapi proyeksi akhir tahun memperlihatkan bahwa K/L akan bisa menyerap 90% dari anggaran dan konsistensi dengan kondisi yang sekarang ini terjadi, realisasinya 97% tahun lalu. Ada yang boleh ditagih tapi cuma bisa 90%," ujarnya.

Menurut Agus, tingginya penyerapan belanja pemerintah tahun lalu karena adanya stimulus fiskal dan pemilu. "Tahun lalu penyerapan tinggi karena ada stimulus dan ada pemilu," jelasnya.

Agus menyatakan dari 39 K/L, terdapat 21 K/L yang telah menyerap anggaran di atas 50%. "Kalau dilihat, ternyata penyerapan K/L 68% dari pagu APBN-P ada 21 K/L yang menyarap di atas 50% dan 18 K/L yang di bawah 50%. Ini memang rendah," ujarnya.

Adapun 10 K/L yang menyerap anggaran terbesar, seperti Kemendiknas sebesar 73%, Kemenhan 81%, KemenPU 66%, Polri 82%. Sedangkan yang terendah seperti Kemenkes, Kemenhub, dan Kementan.

Dikatakan Agus, pemerintah siap memberikan sanksi bagi K/L yang penyerapan anggarannya rendah. Namun sampai saat ini Agus belum menentukan sanksi yang diberikan.

"Kita belum bicara reward and punishment setelah analisa penyebab-penyebabnya kalau bisa dijelaskan kita pahami tapi kalau betul-betul tidak menyebabkan penyerapan baik, tentu mendapatkan punishment-nya," tandasnya.

(nia/dnl)