4 BUMN Siap 'Selamatkan' Kertas Kraft Aceh

Jakarta - Empat perusahaan plat merah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam "penyelamatan" PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA). Keempat perusahaan BUMN tersebut yakni PT Semen Gresik Tbk (SMGR), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Perum Perhutani dan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA).

Deputi Kementerian BUMN bidang Industri Strategis dan Manufaktur Irnanda mengungkapkan, komitmen untuk penyelamatan KKA ditandai dengan penandatangan pernyataan minat bersama (Letter Of Intent/LOI).

"Operasi pabrik KKA periode 2005-2009 berada dalam pasang surut gangguan produksi hingga akhirnya pabrik tersebut harus berusaha berhenti operasi terhitung mulai Desember 2007," jelas Irnanda dalam acara penandatanganan LOI di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/12/2010).

Irnanda menambahkan, adapun komitmen masing-masing BUMN dalam pengoperasian kembali KKA. SMGR bertindak untuk menjadi offtaker atas produk kertas kraft yang akan diproduksi oleh KKA dengan mempertimbangkan kebutuhan dana yang mendesak bagi KKA. Sementara kondisi KKA sendiri belum memungkinkan memperoleh pinjaman dari bank.

"SMGR bersedia juga menjajaki kemungkinan untuk secara sendiri atau melalui anak perusahaannya, ikut membantu alternatif pendanaan bagi pengoperasian kembali KKA," jelas Irnanda.

Selain itu PTBA akan berkomitmen sebagai pemasok batu bara untuk pabrik KKA. Sedangkan Perum Perhutani secara sendiri atau bersama PPA akan memberikan kontribusi berupa kontrol supply bahan baku pinus untuk KKA.

"PPA sendiri berperan untuk mengupayakan restrukturisasi dan revitalisasi KKA dan mengupayakan perolehan kontrol terhadap supply bahan baku kayu pinus," katanya.

KKA merupakan BUMN yang didirikan pada 1983 di Kabupaten Aceh Utara yang bergerak di bidang pembuatan kertas kraft dengan kapasitas produksi terpasang 135.000 ton per tahun, yang menghasilkan kertas kantong semen dengan bahan baku kayu pinus.
 
Ditempat yang sama Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengharapkan KKA agar berkomitmen penuh untuk melaksanakan program restrukturisasi.

"Diharapkan jangan ada yang terpaksa dalam melakukan revitalisasi dari pihak-pihak yang ikut membantu proses penyelamatan ini. Oleh karena itu KKA diharapkan juga dapat berkomitmen penuh untuk melaksanakan program restrukturisasi dan revitalisasi," tuturnya.
(dru/ang)