Karyawan Percetakan Negara Mengeluhkan Gaji di Bawah UMR

Jakarta - Para karyawan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) mengeluh sampai saat ini mendapatkan gaji tak layak di bawah UMR. Beberapa perwakilan serikat karyawan mendatangi Kementerian BUMN untuk mengutarakan kurangnya kesejahteraan mereka.

Ketua Serikat Karyawan PNRI Sutisna mengatakan selain menuntut kejelasan kesejahteraan karyawan, mereka juga menuntut direksi untuk bekerja lebih profesional. Para karyawan ini berencana bertemu Deputi Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN Irnandar.

Sutisna mengatakan, aspirasi yang ingin disampaikan adalah berupa tuntutan kejelasan mengenai kesejahteraan karyawan serta perlunya diganti Direksi PNRI yang dinilai tidak menjunjung profesionalisme.

"Karyawan Percetakan Negara menuntut kesejahteraan, gaji pokok kita masih di bawah UMR. Seharusnya kan kalau dihitung pendapatan bruto, mestinya 70% gaji pokok yang kita dapat di luar adanya tunjangan-tunjangan lain. Namun ini gaji pokok tak sampai setengahnya," keluh Sutisna.

"Selain itu, kita juga ingin menuntut agar segera digantinya direksi yang dirasa tidak menjunjung nilai profesionalisme," tambahnya.

Dikatakan olehnya, semenjak aktifnya direksi baru per Maret 2009 lalu, kinerja PNRI menjadi menurun dan pengelolaannya tidak benar. "Pengelolaannya sekarang tidak benar, baik itu dari sistem penilaian karyawan hingga komunikasi dengan karyawan," imbuhnya.

"Contohnya, pendapatan usaha perseroan di 2010 tidak mencapai target, yakni hanya Rp 45 miliar dari target di Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sebesar Rp 102 miliar. Ini karena sejak ditangani manajemen baru, keputusan direksi untuk melakukan suborder proyek tidak mempertimbangkan studi kelayakan di dalam. Akibatnya, hanya 10% nilai proyek yang. dikerjakan internal, sementara sisanya di-suborderkan," jelas Sutisna.

Sutisna menambahkan, hal ini berbeda dengan pola pengelolaan PNRI ketika masih di bawah kepemimpinan direksi lama. "Setiap ada proyek, direksi selalu berkonsolidasi dengan karyawan untuk memastikan berapa kesanggupan perseroan. Setelah itu baru kemudian sisanya disuborderkan ke swasta," terang Sutisna.

"Maka itu, kita ingin punya manajemen yang profesional, hingga percetakan negara hrus dikelola dengan benar," tegasnya.

Sutisna mengaku sebelumnya masalah ini sudah sempat dibicarakan dengan pihak direksi. Namun tak jelas penyelesaiannya seperti apa.

"Kita nanti menuntut untuk mengganti direksi percetakan negara dengan yang lebih profesional supaya bisa bawa percetakan negara lebih maju, dan kesejahteraan percetakan negara menjadi jelas," sekali ditegaskan olehnya.

Sutisna cemas jika manajemen direksi tidak diganti dengan segera, Percetakan Negara bisa tidak jelas nasib ke depannya. "Selama ini gajian masih lancar, cuma karena dikelola dengan tidak profesional, kelancaran ini bisa tidak jelas pastinya," ungkapnya.

Sutisna mengatakan, jika hal ini tidak ditindak pihak serikat karyawan PNRI akan segera menindaklanjutinya dengan mengadakan demo yang direncanakan tanggal 19 Januari nanti.

"Ini harusnya disikapi dengan kementerian BUMN terkait masalah ketidakprofesionalitasan di pihak manajemen direksi PNRI," ujar Sutisna. (nrs/dnl)