Pemerintah Bangun Jalan di Merauke Rp 130 Miliar

Jakarta - Pemerintah berencana untuk membangun jalan di Merauke untuk proyek  Merauke Integrate Food and Energy (MIFE) sebesar Rp 130 miliar.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan untuk saat ini pemerintah baru akan membangun zona I sebagai tahap awal proyek MIFE. Rencananya, dalam zona tersebut akan dibangun irigasi dan jalan yang menelan investasi hingga miliaran rupiah.

"Untuk irigasi itu ya sekitar beberapa belas miliarlah dan untuk jalan sekitar Rp 130-an miliar, Itu untuk tahap pertama zona satu, baru nanti zona berikutnya di tahun berikutnya sampai 2014. Dan sekarang zona satu juga kita beraninya juga kecil," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (25/1/2011).

Djoko menyatakan perbaikan jalur irigasi dan pembangunan jalan tersebut akan dimulai pembangunannya pada tahun ini, dengan terlebih dahulu melakukan tender.

"Tahun ini sudah dimulai, sudah tenderlah pokoknya," jelasnya.

Sedangkan untuk jalan yang menuju ke wilayah MIFE yang luasnya mencapai 570 ribu hektare, lanjut Djoko, akan mulai diperbaiki di 2012. "Kita baru membuat rencananya," katanya.

Menurut Djoko, pengembangan keseluruhan proyek MIFE akan membutuhkan waktu selama 5 tahun hingga 2014. Pembangunannya sendiri, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap.

"Kita akan selesaikan rencananya 5 tahun ini. Jadi zona satu itu jangka menengah dan jangka pendeknya. Zona dua itu jangka menengah dan panjang lalu seterusnya ke zona tiga," ujarnya. 

Kementerian PU, ujar Djoko, akan menggunakan kontraktor lokal untuk pembangunan wilayah tersebut. "Sudah ada, lokal semua, PU hanya menggunakan kontraktor Indonesia semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah Merauke mencapai sekitar Rp 900 miliar. Proyek ini merupakan langkah pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan.

Hatta menjelaskan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi jalan dan irigasi serta sarana pendukungnya sebesar Rp 800 miliar. Adapun untuk infrastruktur energi sekitar Rp 100 miliar.

"Dana berasal dari APBN yang merupakan anggaran Kementerian PU (Pekerjaan Umum), Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), dan selebihnya swasta," paparnya beberapa waktu lalu.

(nia/dnl)