.webp)
"Anggaran pembebasan lahan ini dialokasikan untuk membantu investor mengakuisisi lahan yang harganya tidak pasti," ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati pada acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2011 di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (12/4/2011).
Selain dukungan dana akuisisi lahan, pemerintah melalu Kementerian Keuangan juga telah menyediakan dana infrastruktur di bawah perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan anak usahanya, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PT SMI yang sudah beroperasi sejak 2009 telah memiliki modal Rp 2 triliun yang disuntik pemerintah. Sedangkan IIF telah bekerja sama dengan lembaga donor seperti IFC, ADB, dan DEG.
Selain itu, lanjut Anny, Kementerian Keuangan juga telah memiliki PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk memberikan jaminan pada proyek-proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) atau yang lebih dikenal dengan proyek Public Private Partnership (PPP).
"Tahun ini modal PII diharapkan dapat mencapai Rp 3,5 triliun sehingga proyek yang dijamin bisa lebih banyak," jelasnya.
Anny menyebutkan proyek PPP yang telah dijamin PII adalah proyek PLTU di Jawa Tengah dengan nilai RP 30 triliun. Saat ini proyek tersebut telah menjaring 7 calon peserta tender potensial dari perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) terkemuka di dunia.
Dikatakannya dukungan bagi proyek-proyek infrastruktur bertujuan menjembatani proyek-proyek yang secara ekonomi layak, namun aksesnya terhadap lembaga keuangan minim. Hal ini melalui viability gap fund (VGF).
"Selain itu, pemerintah juga telah menugaskan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk masuk ke sektor geothermal sejak tahun lalu. Kami harapkan tahun ini pembiayaannya akan mulai berjalan," pungkasnya.
(nia/dnl)
