.webp)
Masih dengan pengawalan ketat polisi yang didatangkan dari Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, massa orasi bergantian, menggelorakan tuntutan warga Sumbawa Barat, agar 7% saham divestasi diserahkan ke pemerintah daerah. Mereka mengutuk aksi represif aparat kepolisian terhadap warga.
Selain itu, demonstran juga menggelar tikar, dan berniat tidur di lokasi yang dekat dengan area pelabuhan khusus konsentrat Newmont itu. Di sengat siang yang panas, massa juga menggelar shalat berjamaah langsung di lokasi.
"Kami akan duduki area tambang ini selama tiga hari," ujar Shihabuddin, koordinator massa, Senin (18/4/2011) sore.
Sementara itu, akibat bentrok tadi pagi, empat warga terluka, dan harus dirawat di Puskesmas, Maluk, 500 meter arah selatan lokasi aksi. Mereka umumnya berdarah dan terluka di bagian kepala.
Satu warga dengan luka paling parah, harus mendapat sepuluh jahitan di pelipis bagian kiri. Sedangkan satu anggota polisi yang terluka, ditangani kesatuannya.
Terpisah, Juru Bicara Pemkab Sumbawa Barat, Najamuddin Amy menegaskan, tudingan manajemen NNT yang menyatakan pemda Sumbawa Barat terlibat dalam aksi blokade dan memobilisasi PNS, sama sekali tindakan tidak beretika.
"Pemerintah Sumbawa Barat berharap kemitraan yang baik antara perusahaan dan pemerintah daerah tidak perlu dicederai dengan tudingan dan keterangan yang semakin memperburuk hubungan,’’ katanya.
Ia menegaskan, kepala daerah ataupun wakil kepala daerah tidak pernah menginstruksikan langsung agar PNS mengikuti aksi demonstrasi. Najamuddin menegaskan, aksi demonstrasi tersebut adalah gerakan sosial elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang.
"Gerakan itu gerakan moral bentuk dukungan terhadap pemerintah, yang atas mandat rakyat melalui DPRD ditugaskan untuk merebut saham 7 persen Newmont," katanya.
Menurut dia, gerakan masyarakat Sumbawa sesungguhnya ditujukan untuk mendapat perhatian pemerintah pusat bahwa 7 persen saham itu adalah harga mati atas nama rakyat Sumbawa Barat. Tidak ditujukan terhadap manajemen Newmont.
"Untuk diketahui, bahwa tugas Bupati dan Wakil Bupati ikut membantu penegakan hukum. Tugas penegakkan hukum adalah aparatur Negara seperti kepolisian. Pemerintah tidak pernah melakukan tindakan melanggar hukum seperti tuduhan terkait menggerakkan PNS untuk berdemo," ujar Najamuddin.
Pemerintah daerah kata Najamuddin, menginginkan manajemen Newmont tidak menyikapi aksi sosial masyarakat yang berdemo sebagai tindakan yang berlebihan. Apalagi menuduh pemerintah berada dibalik aksi provokasi itu.
"Pemerintah hanya menegaskan telah terjadi disparitas antara pendapatan yang diterima daerah dengan yang diterima negara selama operasi Newmont. Itulah mengapa, pemerintah berupaya mendapatkan pemasukan yang lebih dari keberadaan Newmont dengan merebut saham. Tujuannya membangun daerah demi menjaga pewaris SDA kita di masa mendatang,’’ kata Najamuddin.
Sementara soal ancaman Newmont yang ingin menuntut secara hukum pemerintah Sumbawa Barat, dinilainya sebagai tindakan emosional dan mencerminkan kepanikan Newmont secara berlebihan.
"Tugas Bupati dan Wakil Bupati adalah untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Kepemilikan saham merupakan wujudnya nyata untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi diharapakan management NNT ikut mendukung upaya pemerintah membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuh Najamuddin.
(ang/ang)
