Tim Ekonomi Capres Bantah Platform-nya Tidak Realistis

Jakarta - Tim ekonomi tiga pasangan capres-cawapres, Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla membantah platform ekonomi yang disampaikan 'jagoan'-nya banyak yang tidak realistis."Pengamat itu banyak yang hanya melihat kulitnya saja. Mereka tidak punya ruang gerak untuk menyampaikan lebih mendalam kepada publik sehingga jadi missunderstanding. Misalnya, apa yang dia dengar itu yang dia tanggapi. Padahal, banyak pengamat yang salah prediksi waktu pemilu legislatif," tutur tim ekonomi pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar La Ode Kamaluddin usai diskusi mengenai platform ekonomi capres-cawapres di Hotel Peninsula, Jl. S. Parman, Jakarta, Sabtu, (12/6/2004).Padahal paltform ekonomi pasangan Hamzah-Agum, kata La Ode, cukup jelas dalam mengupayakan kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan. Diakui La Ode, untuk melaksanakan hal itu memang tidak bisa semata-mata mengandalkan APBN saja sebagai sumber biaya."Tentu saja harus ada investasi yang masuk juga. Ini penting agar kita bisa menyerap tenaga kerja yang banyak," katanya.Pasangan Hamzah-Agum, katanya lagi, juga akan tetap melanjutkan reformasi di bidang perpajakan lewat intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan seperti yang sudah berjalan saat ini. Hal ini, katanya, sesuai dengan APBN. "Jadi siapa bilang kita tidak menyentuh soal APBN," tandas La Ode.Di tempat yang sama, anggota tim ekonomi pasangan Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Dradjat H. Wibowo menegaskan, sejauh ini platform ekonomi pasangan Amien-Siswono sudah cukup realistis.Ia mencontohkan soal pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,3 persen. "Itu cukup realistis, karena kita sudah coba dengan berbagai modul. Tentu akan sangat tidak bertanggungjawab kalau kita coba tekan di bawah 6 persen, dan akan sangat berat sekali kalau kita paksakan ke 7 persen. Karena itu setelah kita coba dengan berbagai simulasi kita targetkan 6,3 persen," katanya.Untuk bisa mencapai target tersebut, kata Dradjat, tentu harus dilakukan sejumlah pergeseran di berbagai sektor ekonomi, terutama ke sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi. Rasio lapangan kerja netto, katanya, harus digeser dari 0,25 persen ke 0,35 persen."Kalau investasi terlalu banyak ke padat modal dan perbankan, tentu rasionya akan kecil. Jadi harus digeser ke padat karya, seperti kebijakan untuk sektor agribisnis dalam arti luas, industri tekstil, furniture dan sebagainya," kata Dradjat.Segala macam bentuk insentif yang wajar, lanjutnya, perlu diberikan. Misalnya, untuk bisnis furniture yang sering mengalami kesulitan bahan modal.Mengenai penciptaan lapangan kerja sebanyak 9,3 juta jiwa, menurut Dradjat, karena angka itulah yang relatif mudah dicapai di tahun 2009.Sedangkan, tim ekonomi SBY-Jusuf Kalla, Anny Ratnawati menilai banyak pengamat yang salah kutip sehingga platform ekonomi yang disampaikan pasangan ini dianggap tidak realistis.Pertumbuhan ekonomi 7,6 persen pada tahun 2009 seperti yang ditargetkan pasangan ini, cukup realistis. Sedangkan tahun depan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,6 persen. Target ini akan diupayakan dengan cara menggenjot sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja.Mengenai penciptaan lapangan kerja, menurutnya, akan ditekan dari 10,1 persen pengangguran terbuka ditahun 2003 menjadi 5,1 persen di tahun 2009.Estimasinya, lanjut dia, dari setiap pertumbuhan ekonomi satu persen diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja untuk 600 orang. Angka ini lebih besar dibanding perkiraan INDEF yang memperkirakan penciptaan lapangan kerja sebanyak 200 orang untuk setiap satu persen pertumbuhan."Ini tentu bisa dicapai, karena kita akan bekerja pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi, seperti pertanian, UKM dan revitalisasi pedesaan dengan membangun industri pedesaan. Ini yang membuat kita optimis bisa mengurangi pengangguran 5,1 persen," kata Anny.Di sektor perpajakan, Anny mengungkapkan, akan berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan kebijakan dan mekanisme penarikan pajak yang efisien agar pajak-pajak di bawah meja bisa ditarik."Dari yang di bawah meja ini kita perkirakan kita bisa tarik antara 50-75 persen. Jadi ada tambahan sekitar Rp 125 triliun dari target Rp 250 triliun. Peningkatan inilah yang akan kita alokasikan untuk pendidikan dan kesehatan," katanya.Untuk mengefektifkan penerimaan pajak, pasangan SBY-Jusuf Kalla mempertimbangkan untuk memisahkan Direkrorat Jenderal Pajak dengan Departemen Keuangan . "Ini agar ada kontrol yang seimbang, masa penerimaan dan pengeluaran dilakukan satu instansi," katanya.Janjikan Market FriendlyDalam diskusi, meski penyampaiannya berbeda, tim ekonomi capres-cawapres ini juga memastikan jagonya akan diterima pasar (market friendly) lewat kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Mereka juga sepakat diperlukan kemampuan khusus untuk mendekati pasar."Soal ekonomi pasar kita berprinsip yang akan diterapkan adalah ekonomi pasar yang tepat kondisi, tentu yang sesuai kondisi kelembagaan, sosial, riil politik. Kita tentu tidak akan mengadopsi kebijakan yang terlalu memprotek, atau liberal yang cenderung terjun payung. Yang pasti pasangan Amien-Siswono akan pro pasar," kata Dradjat. (mi/)