Komisi XI DPR Panggil Direksi Merpati Soal Pesawat China

Jakarta - Komisi XI DPR bakal memanggil jajaran direksi PT Merpati Nusantara Airlines dan pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban terkait pembelian pesawat dari China.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, DPR bakal meminta pertanggungjawaban pemakaian dana APBN sebesar Rp 500 miliar oleh Merpati untuk membeli pesawat dari China.

"Besok jam 7 malam dipanggil segera karena urgent. Kenapa membeli pesawat pakai uang negara yang ternyata membahayakan nyawa banyak orang," tutur Harry kepada detikFinance, Senin (9/5/2011).

Harry menilai, pembelian pesawat dari China yang menggunakan uang negara ini membahayakan nyawa orang karena tragedi kecelakaan di Kaimana, Papua.

"Pihak yang dipanggil harus bertanggung jawab. Kenapa pakai dana itu buat beli pesawat yang ternyata mengakibatkan kematian dan musibah bagi warga negara. Apa jangan-jangan mereka beli pesawat murah? Dan ada kongkalikong. Itu harus dipertanggungjawabkan," tegas Harry.

Komisi XI ingin memeriksa apakah pembelian pesawat oleh Merpati tersebut melanggar undang-undang karena mengabaikan spesifikasi standar dan membahayakan nyawa.

Seperti diketahui, pesawat BUMN aviasi ini jatuh di Teluk Kaimana, Sabtu (7/5/2011). Pesawat MZ-8968 mengangkut 19 penumpang dan 6 orang awak. Sebanyak 17 jenazah telah ditemukan dan berhasil diidentifikasi. Dengan ditemukannya 3 jenazah itu, berarti hingga kini sudah 20 jenazah yang ditemukan.

Pesawat milik Merpati yang jatuh di Kaimana tersebut didatangkan dari China pada 3 Desember 2010. Pesawat tersebut mulai beroprasi pada 6 Desember 2010 dengan rute Bali-Nusa. Lalu pada 16 Maret 2011 mulai beroperasi ke Papua.

(dnl/dnl)