"Indikasi pembiayaan nasional untuk MCPS pada periode 2011-2014 diperkirakan antara US$ 3-3,3 miliar untuk mencapai sejumlah penerima bantuan di provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan dan Sulawesi dan akan berlanjut ke Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat," ujar Presiden Islamic Development Bank (IDB) Group Ahmad Mohammad Ali dalam penandatanganan kesepakatan kemitraan strategis IDB dengan pemerintah Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (11/5/2011).
Menurut Ali, kemitraan ini untuk menekankan pemanfaatan potensi wilayah di Indonesia dalam lima area kerja program yaitu meliputi pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan khususnya pendidikan tinggi, infrastruktur dan sektor energi, termasuk kemitraan pemerintah swasta/PPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemitraan negara anggota ini dilaksanakan sesuai prioritas strategis jangka menengah 1440 H dan prioritas pembangunan masing-masing negara anggota.
"Dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam, kita memiliki visi untuk secara signifikan membantu mengubah landasan pembangunan manusia yang komprehensif dalam dunia Islam dan mengembalikan martabat serta dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, kita telah melakukan pendekatan campuran," jelas Ali.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara IDB dengan Bank Exim Indonesia dan Bank Muamalat untuk membantu Indonesia dalam keuangan syariah.
Kemudian ada perjanjian Murabahah dalam bidang ekspor dan impor dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), tujuannya untuk pembelian biji kopi serta menciptakan kesempatan kerja.
Selain itu kerjasama ini juga bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan antara negara-negara yang tergabung dalam IDB.
"Kerjasama IDB ini senilai US$ 1 miliar dengan 6.000 petani kopi di Indonesia, karena kopi merupakan salah satu ekspor terbesar di Indonesia," ujarnya.
Dua kerjasama lainnya yang ditandatangani adalah pembiayaan dengan Bank Exim Indonesia (BEI) untuk pasar terbuka sesama negara anggota dan promosi perdagangan. Kesepakatan terakhir adalah pembiayaan untuk pabrik tekstil di Indonesia.
Sejalan dengan strategi sektoral, distribusi anggaran untuk kemitraan ini, bagi pengembangan sektor swasta akan menerima bagian terbesar sebesar 34,7%, diikuti infrastruktur 26,3%, pendidikan dan keterampilan akan menerima 19,8%, dan pertanian serta pembangunan pedesaan akan mendapatkan 17,5%.
Sebesar 64% dari dana tersebut akan diberikan kepada tiga daerah yang dipilih, yaitu, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk sektor keuangan sendiri, IDB membantu sektor keuangan swasta, pembiayaan perdagangan untuk komoditas strategis, asuransi investasi, dan kredit ekspor.
Hingga akhir Maret 2011, IDB Group telah menyediakan komitmen sekitar US$ 2,5 miliar untuk 159 kegiatan di berbagai sektor termasuk perbankan syariah, perdagangan, pertanian, infrastruktur pendidikan, pengembangan kapasitas dan penanggulangan gawat darurat terkait bencana alam.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan IDB merupakan mitra penting bagi pembangunan seperti yang tercermin dari intensitas keterlibatan IDB dalam berbagai program dan proyek di Indonesia.
"Sebagian besar pembiayaan IDB telah terkonsentrasi dan sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah Indonesia dalam jangka menengah," jelasnya pada kesempatan yang sama.
Untuk itu, Agus Marto mengharapkan dalam waktu dekat kerjasama pembangunan Indonesia dan IDB dapat ditingkatkan dan dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.
IDB bahkan mempertimbangkan untuk lebih terlibat dalam pembiayaan infrastruktur untuk kawasan Asia Tenggara terutama setelah Lembaga Pembiayaan Infrastruktur ASEAN terbentuk 2012 mendatang.
"IDB bahkan berkomitmen untuk ikut membangun infrastruktur di negara-negara anggota sebesar US$ 800 juta dan tertarik mendorong kerjasama dengan negara antar kawasan seperti ASEAN untuk mengembangkan lembaga pembiayaan infrastruktur," pungkasnya.
(nia/dnl)











































