.webp)
"Kita kalau lihat Merpati jangan tanggung-tanggung. Selain business plan antara PPA (Perusahaan Pengelola Aset) dan kementerian, juga ada Kementerian Keuangan dan DPR. Kalau mendapat dukungan lebih, tentu kita senang," jelas Mustafa di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (20/5/2011).
Namun segala prosedural penghapusan utang meski dibahas kembali secara mendalam antar kementerian, guna mendapat skema yang tepat. Selama ini utang Merpati merupakan akumulasi dari beban periode berjalan, baik kepada pemerintah, BUMN-BUMN lain ataupun swasta dan lessor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Mustafa, prospek bisnis Merpati masih menjanjikan. Terlebih telah ada dukungan lebih dari DPR kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) selaku mitra Merpati dalam pengadaan pesawat ke depan.
"Mitra dengan PTDI, selaku produsen. Jadi dua-duanya digenjot karena ada demand. Untuk conectivity (menghubungkan) antar pulau, butuh pesawat CN-235 dengan 19 sheet. Suplai dan demand sudah begitu dekat. Selama managable untuk dilakukan, ada dukungan. PTDI diberi perhatian besar," ungkapnya.
Tercatat, BUMN aviasi ini memiliki total utang Rp 4 triliun, di mana Rp 1,9 triliun diantaranya berasal dari pihak swasta dan BUMN, seperti Pertamina, Angkasa Pura I dan II, serta PPA. Angka Rp 1,9 triliun masih disumbang oleh program subsidiary loan agreement (SLA) untuk pengadaan 15 unit MA-60.
PPA sebagai pihak yang menjalankan restrukturisasi dan revitalisasi Merpati menyampaikan utang perseroan yang dapat dialihkan menjadi penyertaan modal sebanyak Rp 2,1 triliun. Jika nilai ini hilang pada saldo utang, maka beban Merpati akan jauh berkurang dibandingkan posisi sebelumnya.
(wep/dnl)
