Tekor Jual Elpiji, Pertamina Minta Ganti Rugi ke Pemerintah

Jakarta - PT Pertamina (Persero) berharap supaya kerugian atas penjualan LPG Non PSO (Non Subsidi), yakni elpiji 12 kg dan 50 kg, dapat diganti pemerintah. Pasalnya, Pertamina tak direstui pemerintah naikkan harga jual kedua gas dalam tabung tersebut.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

"Untuk Elpiji Non-PSO, kalau tidak boleh naik, mestinya yang ruginya dialami Pertamina ya diganti oleh pemerintah. Gitu aja," singkatnya.

Kata Karen, kerugian atas penjualan Elpiji 12 kg dan 50 kg diperkirakan bisa mencapai Rp 3,7 triliun hingga akhir tahun 2011. Maka itu pihaknya berharap kerugian tersebut bisa diganti oleh pemerintah.

"Apakah mau, orang yang mampu terus disubsidi Pertamina (karena membeli tabung Elpiji 3 Kg)? Terus Pertamina nanti gak bisa tumbuh seperti Petronas? itu saja," lanjut Karen.

Dirinya berharap, supaya orang yang mampu membeli Elpiji Non Subsidi tidak beralih untuk membeli Elpiji 3 Kg yang notabenenya disubsidi selama ini bagi orang yang kurang mampu.

Menanggapi hal tersebut, VP Communication Corporate Pertamina, Mochammad Harun menjelaskan bahwa Pertamina bukan perusahaan yang didisain untuk merugi tiap tahunnya.

"Kita tidak ingin mengambil untung, sebatas itu saja. Kan tadi sudah disampaikan, kami berharap ada dana yang bisa diserap ke Pertamina atas penjualan Elpiji 3 kg yang memberikan penghematan subsidi cukup signifikan," terangnya.

Harun melanjutkan, bahwa Pertamina sendiri berusaha untuk tidak mengambil untung atas pejualan Elpiji 12 kg dan 50 kg jika saja dana penghematan penjualan Elpiji 3 kg bisa dialokasikan untuk menutupi kerugian penjualan Elpiji Non Subsidi tersebut.

"Kan tadi diperkirakan bisa ada penghematan sebesar Rp 13 triliun dari penjualan Elpiji 3 Kg (program Konersi Mitan-Elpiji 3 kg). Semoga saja penghematan itu bisa diabsorb menutupi kerugian Pertamina menjual Elpiji Non-PSO. Kita hanya sebatas itu saja, supaya ditutupi kerugiannya," jelas Harun.

Namun, Harun melanjutkan, hal ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut kepada pihak pemerintah yakni Kementerian ESDM, dan juga beberapa Kementerian terkait.

Sejauh ini respon dari KESDM belum menunjukkan sinyal setuju atas kenaikan harga Elpiji Non-Subsidi yang diinginkan pihak Pertamina.

Seperti diketahui, setiap tahunnya Pertamina selalu merugi hingga Rp 2-3 triliun per tahun. Pihak Pertamina berharap supaya ada kebijakan dalam rangka mengatasi kerugian ini.

(nrs/ang)