Hal ini disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana usai rapat dengan SBY di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9/2011).
"Ada arahan presiden di awal, semua mengikuti dan mencermati itu. Makanya pinjaman/hibah luar negeri itu kita letakkan juga dalam konteks bagaimana mengelola perekonomian kita dengan prudent dan utang, jangan sampai kebabablasan," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Armida mengatakan, SBY memberikan catatan soal efektivitas dan implementasi proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh utang luar negeri. Proyek tersebut harus ditingkatkan dan dipercepat pelaksanaannya dengan efektif dan efisien.
"Presiden mengarahkan untuk pinjaman yang akan datang, yang sebenarnya memang sudah diseleksi perlu dibuatkan kontrak kinerja kepada K/L untuk meningkatkan kinerja dan implementasi karena dari pantauan kami dan menteri keuangan ada yang bagus dan ada yang lambat," kata Armida.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia berencana menarik utang senilai US$ 1,9 miliar untuk menutupi defisit anggaran di 2012.
Soal utang, data terakhir Kementerian Keuangan menyatakan total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2011 mencapai Rp 1.733,64 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 9,5 triliun dibanding Juni 2011 yang sebesar Rp 1.723,9 triliun.
Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Juli 2011 bertambah Rp 56,79 triliun.
Dan jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Juli 2011 mencapai US$ 203,77 miliar. Naik dibandingkan per Juni 2011 yang sebesar US$ 200,52 miliar. Utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar.
(dnl/hen)











































