Menteri BUMN dan ESDM Dikabarkan Kena Reshuffle

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dikabarkan akan terkena reshuffle kabinet. Dua posisi penting ini pun diisukan tengah diincar sejumlah parpol anggota koalisi.

"Dari Demokrat juga isunya kena reshuffle, Menteri ESDM. BUMN juga infonya mau di-reshuffle," ujar sumber detikcom di internal Setgab koalisi, Sabtu (17/9/2011).

Menurut sumber tersebut, Menteri ESDM dipandang tidak bekerja optimal, hal ini sesuai dengan hasil evaluasi UKP4 yang terakhir. Sedangkan Menteri BUMN diisukan akan diganti karena kondisi kesehatannya yang tidak stabil.

Sumber tersebut juga menuturkan posisi menteri BUMN dan ESDM tengah diincar Partai Golkar. Partai Golkar memang dikabarkan akan mendapat bonus tambahan seorang menteri.

Partai Demokrat menanggapi isu tersebut dengan bijak. PD menghormati apapun keputusan presiden karena reshuffle adalah hak prerogatif presiden, termasuk penggantian menteri dari PD.

"Demokrat punya 4 menteri, nggak ada masalah. Kalau menteri Demokrat tidak menunjukkan kinerja yang baik, dari manapun asalnya, kalau menjadi beban presiden ya itu menjadi hak prerogatif presiden," tutur Wasekjen PD Saan Mustopa, kepada detikcom.

Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sedang mendapat sorotan, baik karena diduga skandal korupsi ataupun masalah pribadi. Desakan untuk perubahan kembali dilontarkan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menangkap pesan itu.

"Tidak bisa menggunakan kata atau kalimat yang lebih terang selain presiden menangkap pesan itu dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membuat perubahan-perubahan dalam kinerja yang tinggal tersisa 3 tahun ke depan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik. Daniel Sparringa, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Pelaksaan reshuffle terhadap susunan KIB II, sepenuhnya menjadi wewenang Presiden SBY selaku Kepala Pemerintahan. Namun benar bahwa ada desakan dari publik untuk melakukan perubahan.

"Tekanan terhadap pemerintah di 3 tahun tersisa ini bekerja secara baik, lebih efektif, produktif, itu adalah pesan politik moral yang diterima presiden," sambungnya.

(van/ang)