Terhambat Aturan, Proyek Infrastruktur PPP Mandek

Jakarta - Pelaksanaan proyek infrastruktur dengan mekanisme Public Private Partnership (PPP) sangat lambat karena terhalang regulasi pendukung yang tak kunjung dibuat.

Demikian disampaikan Wakil Menteri PPN/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (6/10/2011).

"Yang saya lihat kita sekarang terkait dengan regulasi-regulasi supaya PPP itu selesai, banyak PPP itu terkait dengan lahan, contoh itu yang terkait dengan jalan tol, itu yang sekarang RUU pembebasan lahan sedang kita selesaikan," ujarnya menanggapi laporan Bank Dunia yang menyatakan realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang lambat.

Terkait penjaminan proyek yang baru tersedia pada satu proyek, Lukita mengaku hal tersebut karena proses penjaminan baru dilaksanakan pada tahun lalu.

"Penjaminan kan memang sudah dimulai contoh yang Jawa, penjaminan sendiri baru mulai tahun 2010 nah nanti ada hasil, yang berikutnya isu mengenai support finansial dalam bentuk jaminan, itu sudah ada, lahan akan, jadi harapan kita ke depan ini akan baik," paparnya.

Sebelumnya, Bank Dunia mencatat rencana proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang diluncurkan sejak tahun 2005 baru satu kontrak yang terealisasi yakni pembangkit listrik Jawa Tengah pada tahun 2011. Lambatnya kemajuan proyek tersebut, karena lemahnya persiapan proyek dan lemahnya pemilihan proyek.

"Faktor keberhasilan negara lain adalah kemampuan pemerintah memprioritaskan proyek yang baik dan jelas secara keuangan," papar Ekonom Bank Dunia di Indonesia, Shubham Chaudhuri dalam paparan perkembangan ekonomi di Universitas Paramadina, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam cacatan Bank Dunia, Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan program infrastuktur summit dengan 91 proyek, tahun berikutnya 10 proyek unggulan dan 101 proyek potensial. Pada tahun 2010 pemerintah memperkenalkan 100 proyek tapi hanya 1 proyek yang statusnya siap ditawarkan. Bahkan, cacatatan Bank Dunia, proyek yang ditawarkan setiap tahunnya tidak selalu sama.

Selain itu, pada April 2011 ada 16 proyek yang ditawarkan pada investor summit ke 4, bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah meluncurkan proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan 32 proyek. Namun, dalam KPS Book, 33 proyek dihapuskan karena tidak ada kemajuan yang dibuat oleh contracting agencies atau lembaga/kementrian yang melakukan kontrak.

"Kapasitas di tingkat lembaga atau kementerian membutuhkan bantuan ahli untuk menarik investor," ujarnya.

(nia/dnl)