Mekanisme Pembayaran Subsidi Baru Tak Bantu Likuditas Pertamina

Jakarta - Dirjen Lembaga Keuangan Darmin Nasution menegaskan mekanisme pembayaran subsidi BBM pemerintah kepada Pertamina, yaitu dibayar di bulan berikutnya, diyakini tidak akan membantu likuditas Pertamina. Alasannya kewajiban Pertamina ke pemerintah lebih besar daripada subsidi yang harus dibayarkan pemerintah."Kalau pemerintah membayar seperti yang dituangkan dalam SK Menkeu belum tentu masalah likuditas pertamina selesai. Pasalnya apapun kewajiban Pertamina lebih besar," kata Darmin Nasution di Gedung Depkeu, Jakarta, Senin (12/7/2004).Menurutnya, kewajiban Pertamina ke pemerintah terkait dengan bagian migas pemerintah yang dijual Pertamina. Namun pada masa lalu uang penjualan bagian pemerintah itu ditahan BUMN plat merah tersebut. Untuk itu pemerintah kemudian memotong jumlah subsidi yang dibayar Pertamina untuk mengurangi jumlah kewajiban Pertamina ke pemerintah terkait dengan penjualan bagian migas pemerintah."Total kewajiban Pertamina ke pemerintah lebih besar per bulannya dari total subsidi itu sendiri. Jadi jangan bilang kita tak bayar subsidi," ujar Darmin.Saat ditanya keluhan Pertamina yang tak punya uang untuk mengimpor minyak, menurut Darmin, itu adalah hal yang lain. Yang jelas, yang menjadi masalah saat ini bukan sekadar subsidi saja.Sementara Dirkeu Pertamina Alfred Rohimone menegaskan pemerintah diminta konsekuen dalam melaksanakan mekanisme pembayaran subsidi yang tertuang dalam KMK. "Pemerintah harus konsekuen, kalau tidak buat apa ada KMK," tukasnya. Alfred mengakui keuangan Pertamina sudah sangat parah dan berakibat pada cadangan minyak Indonesia. Pertamina untuk mengimpor minyak harus merogoh Rp 900 juta per bulan dari kantongnya. (nit/)