Reshuffle Kabinet Masih Belum Selesaikan Masalah Ekonomi

Jakarta - Pengamat Ekonomi Fauzi Ichsan menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap menteri-menteri ekonomi sudah tepat. Namun, masih ada beberapa masalah yang tak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti menteri.

"Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah masalah yang sifatnya stuktural atau sistem di mana masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pergantian menteri semata," katanya ketika dihubungi detikFinance, Rabu (19/10/2011).

Selain itu, Fauzi menambahkan, dari semua menteri ekonomi yang baru, hanya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang dinilai harus belajar banyak mengenai bidang kementeriannya.

"Diperlukan waktu 6 sampai 12 bulan untuk Jero Wacik belajar mengenai sektor minyak, sementara permasalahan paling parah terjadi di sektor migas. Turunnya produksi minyak diakibatkan oleh rendahnya investasi eksploitasi minyak lepas pantai. Dalam waktu 3 tahun serta iklim inventasi yang tidak kondusif, akan sulit untuk meningkatkan produksi minyak." ujarnya.

Berbeda jauh dengan Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN. Kinerja Dahlan sebagai pengusaha sudah terbukti melalui kemampuannya dalam memperbesar Jawa Pos.

Didukung juga dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah kelistrikan nasional melalui PT PLN (Persero). Dari kedua prestasi tersebut, jelas di mata para investor dan pengusaha bahwa Dahlan adalah orang yang dapat dipercaya untuk memperbaiki dan mengembangkan BUMN.

"Namun peningkatan kinerja BUMN tidak dapat terjadi bila hanya difokuskan pada Menteri BUMN semata, pimpinan-pimpinan BUMN juga memegang peranan penting. Selanjutnya pemilihan para pimpinan BUMN menjadi ajang partai politik untuk menempatkan orang-orangnya."

Hal senada juga dilontarkan Fauzi untuk Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan. Gita dianggap sangat mampu dalam mengemban tugas ini. Walaupun berlatar belakang perbankan dan finansial, Gita akan cepat belajar mengenai perdagangan.

"Gita diharapkan mampu mempromosikan Indonesia keluar negeri. Yang menjadi permasalahan adalah ruang gerak perdagangan luar negeri. Sulit melakukan perubahan yang drastis dalam perdagangan luar negeri karena terbatas oleh adanya WTO dan FTA" tambahnya.

Sementara untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutardjo dan Menteri Perhubungan EE Mangindan, Fauzi tidak berkomentar banyak. Hal yang paling digaris bawahi olehnya adalah investasi dan infrastruktur yang harus terus ditingkatkan dan dibenahi oleh kedua kementerian tersebut. Terutama untuk meningkatkan kelautan diperlukan pelabuhan yang kuat serta transportasi kelautan yang memadai.

"Merealisasikan potensi kelautan sulit dimaksimalkan, karena tidak bisa berkembang sendiri. Diperlukan kerjasama dari kementerian-kementerian lain seperti keuangan, BUMN dan Pekerjaan Umum." imbuhnya.

(ang/ang)