.webp)
Direktur Utama PPA, Boyke Mukijat mengatakan, Kementerian BUMN sudah mengajukan permintaan atas nama tujuh BUMN itu kepada PPA, untuk mengelola aset mereka seperti gedung dan tanah.
"Ada tjuh BUMN yang sedang dikaji kementerian BUMN agar dikaji aset nya oleh kami, hal ini dikarenakan ada beberapa aset korporasi BUMN yang tidak produktif dan sudah keluar dari core bisnisnya," ujar Boyke, di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/12/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kami (PPA) akan mengkaji lagi aset-aset tersebut baik digunakan untuk apa, dijual atau bagaimana atau bisa juga kerjasama dengan pihak lain," ujarnya.
Namun, Boyke tidak merinci ketujuh BUMN tersebut, tapi ada beberapa yang sudah pasti yakni dari PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT PLN.
"Saya tidak ingat rincinya yang tujuh BUMN itu. Ya, yang jelas Pertamina, KA dan PLN," ujarnya.
Namun selain dari permintaan dari kementerian BUMN, ada juga perusahaan negara lain yang meminta langsung kepada PPA seperti PT Pos Indonesia dan PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (GIAA).
"Tidak semua permintaan dari kementerian, ada juga yang lasung datang ke kami, seperti Garuda dan Pos Indonesia, rata-rata yang ingin dikelola adalah tanah dan gedung yang tidak produktif lagi," ungkapnya.
Seperti Garuda, rencananya kedua belah pihak akan mengelola aset tanah di Belitung yang rencananya akan dibuat resort bintang 5+.
"Ada juga Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ada beberapa tanah perkebunannya yang kita coba nanti bagusnya dibuat apa. Ada juga PT Pos yang ingin bebeberapa gedungnya yang terletak di tempat prime seperti Jakarta, yang sudah tidak produktif agar bisa dikelola peruntukannya di bidang properti," tandasnya.
(ang/ang)
