Pemerintah Didesak Tolak Sidang Dewan Umum WTO

Jakarta - Pemerintah diminta menolak pelaksanaan sidang dewan umum World Trade Organization (WTO) yang berlangsung di Jenewa pada akhir Juli ini. Pasalnya draft yang akan dibahas dewan umum itu merugikan Indonesia."Dari draft itu kelihatan tidak ada itikad baik dari negara-negara maju untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang lebih maju, seperti tarif industri atau tata niaga di bidang pertanian yang merupakan maskot WTO," kata Direktur Eksekutif Institute for Global Justice Bonnie Setiawan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (22/7/2004).Indonesia, kata Bonnie, jangan mau masuk dalam jebakan draft yang mengamankan negara-negara maju, terutama di bidang subsidi (tarif). Draft mengenai tarif tersebut dinilai sangat biasa karena di satu sisi mereka melarang untuk negara lain, tapi di sisi lain mereka melakukannya. Untuk itu, permintaan negara-negara maju untuk menurnkan tarif secara seragam dengan negara berkembang lainnya dinilai tidak fair. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, kata Bonnie, juga harus mendesak dan meminta negara-negara maju membuka akses pasarnya, terutama di bidang tekstil, perkayuan, pakaian, dll yang sangat dilindungi. Sektor-sektor tersebut sangat besar kepentingannya bagi Indonesia. Pasalnya jika negara-negara maju tidak membuka akses untuk industri-industri dipastikan Indonesia akan kepayahan, terutama di bidang tekstil yang diperkirakan akan habis selama-lamanya."Jadi WTO tidak ada baiknya. Lembaga itu sangat merugikan, jadi Indonesia harus gigih jangan seperti sekarang yang adem ayem," ujarnya.Pemerintah sendiri seperti yang dituturkan Direktur Multilateral Depperindag Djunari I. Waskito menilai forum perdagangan multilateral seperti WTO sangat penting karena dengan forum itu Indonesia bisa memperjuangkan masalah special product, disamping mempertimbangkan keinginan negara-negara maju untuk menggolkan sensitive product.Menurut Djunari Indonesia akan terus memperjuangkan special product untuk disepakati dalam pertemuan nanti. Sementara sensitive product yang merupakan konsep negara-negara maju akan ditolak dengan tegas karena lebih ditujukan untuk life style. Namun sepanjang negara maju dapat menerima special product yang dimasukkan dalam framework agreement, Indonesia masih bisa mempertimbangkan usulan sensitive product mereka. (nit/)