.webp)
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika dalam seminar infrastruktur di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (15/2/2012).
"Pembangunan infrastruktur di Indonesia masalahnya adalah korupsi dan pembebasan lahan. Korupsi di Indonesia sama dengan Filipina dan lebih parah dari Malaysia," ujar Erani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengurusan dokumen di Tanjung Priok bisa mencapai 6 hari, sementara di Singapura hanya 1 hari. Intinya adalah kita harus bisa menurunkan biaya logistik di bawah 10% dari total biaya produksi agar daya saing produk kita bisa mengalahkan negara tetangga seperti Malaysia," papar Erani.
Dari data yang dibawa Erani, hingga November 2011 rata-rata biaya logistik di Inodnesia adalah 17% dari total biaya produksi. Sedangkan Singapura hanya 6% dan di Malaysia 8%.
Saat ini pemerintah telah mencanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk infrastruktur senilai ribuan triliun rupiah.
Di antara pemerintah saat ini sedang muncul wacana pembentukan bank infrastruktur. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menginginkan didirikannya sebuah bank yang berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur. Namun keinginan Hatta ternyata berbeda dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang memandang pendirian bank baru terlalu 'ribet'.
Kepala Tim Ekonomi Divisi Perencanaan Strategis BNI Ryan Kiryanto mengatakan, pembuatan bank infrastruktur kurang perlu karena menyangkut proses politik, legalisasi yang terlalu lama.
"Sehingga kalau itu dilakukan kurang efektif. Sebaiknya pemerintah mendorong bank-bank besar seperti BNI atau Mandiri yang punya kapasitas untuk menyalurkan kredit infrastruktur untuk mengalokasikan 20-30% dari total portofolio kreditnya untuk infrastruktur," tukas Ryan di tempat yang sama.
(dnl/hen)
