Pangkas Perjalanan dan Mobil Dinas, Pemerintah Ingin Hemat Rp 22 Triliun

Jakarta - Pemerintah berencana untuk menghemat anggaran Rp 22 triliun di tengah tingginya harga minyak yang membuat subsidi bengkak. Anggaran perjalanan dan mobil dinas bakal dipangkas.

Demikian disampaikan oleh Menko Perekoomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

"Seluruh belanja yang kita rasakan masih bisa ditunda seperti belanja perbaikan kantor, belanja mobil, dan sebagainya itu kita potong, kita hemat termasuk biaya perjalanan dinas yang akan diprioritaskan," ujarnya.

Namun, lanjut Hatta, defisit anggaran tahun ini diperkirakan naik menjadi 2,2%, akibat bobolnya anggaran karena kenaikan harga minyak.

Hatta mengakui kenaikan harga minyak yang saat ini berada pada kisaran US$ 118 per barel memberikan tekanan pada APBN. Namun, agar dampak tersebut tidak mengganggu anggaran belanja modal, maka pemerintah akan melakukan penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga non prioritas.

"Kita bisa melakukan penghematan yang cukup sehingga dalam situasi di mana kita harus melakukan adjustment terhadap harga minyak yang tinggi ini ada sharing the pain bagi K/L (kementerian/lembaga) yang masih bisa ditunda atau dipotong karena tidak mengganggu sama sekali unsur output dan outcome dari rencana kerja dan rencana belanja K/L," papar Hatta.

Namun, lanjut Hatta, penghematan anggaran ini tidak berlaku untuk TNI/Polri. Pasalnya, pengurangan anggaran ini dikhawatirkan dapat mengganggu operasional pengamanan negara.

"Kalau TNI Polri jangan sampai mengurangi biaya perawatan dan operasional daripada polisi kita untuk pengamanan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menyatakan defisit pun akan bertambah menjadi 2,2%. Padahal, dalam APBN 2012, defisit dipatok sebesar Rp 124 triliun atau 1,5%.

"Penyebab utama jelas karena kenaikan harga BBM. Kalau itu memang harus ada ekstra (penghematan), kalau tidak yang 3 persen akan kena (terlampaui)," tegasnya.

Untuk asumsi lain yang akan diajukan dalam RAPBN-P 2012, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyebutkan pertumbuhan ekonomi akan diturunkan dari 6,7% menjadi 6,5%. Sementara inflasi akan berada pada kisaran 6-7%, meskipun target kemiskinan masih dipatok pada kisaran 10,5-11,5%.

"Kalau di pemeritah outlook-nya 6,5% ya, apakah itu yang diajukan nanti Menkeu kan saya bukan Menkeu loh, tapi pemerintah kan satu suara," paparnya.

Rencananya, RAPBN-P 2012 akan diajukan sekitar 1-2 hari ini sehingga dalam waktu 30 haru maka dalam waktu 30 hari maka APBN-P 2012 dapat disahkan.

"Tadi dipaparkan wamenkeu dan bappenas tentang rencana-rencana kita di dalam RAPBN-P 2012 yang segera akan kita ajukan paling lambat 1 Maret sehingga kita harapkan sebelum Maret berakhir dan sebelum masuk April kita sudah dapat APBN-P 2012," pungkasnya.

(nia/dnl)