Target Setoran Pajak 2012 Rp 1.011 Triliun, Turun 2%

Jakarta - Pemerintah menurunkan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN-P 2012 menjadi Rp 1.011 triliun dari sebelumnya Rp 1.032 triliun dalam APBN 2012 atau turun sekitar 2%.

Dalam Nota Keuangan dan RUU RAPBN-P 2012 yang dikutip detikFinance, penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri yang diperkirakan mencapai Rp 963,8 triliun atau turun 2,6% dari target awal Rp 989,6 triliun.

Namun, penerimaan pajak perdagangan internasional diperkirakan naik 11,7% dari target dalam APBN 2012 sebesar Rp 42,9 triliun atau sebesar Rp 47,9 triliun.

Sebagian besar penerimaan pajak dalam negeri merupakan kontribusi dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam RAPBN-P 2012, penerimaan PPh diperkirakan mencapai Rp 510,3 triliun atau turun 1,9% dari target APBN 2012 sebesar Rp 520 triliun.

"Penurunan tersebut berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi terkait dengan krisis global," tertulis di nota.

Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) turun dari Rp 352,9 triliun menjadi Rp 335,2 triliun. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga turun dari Rp 35,6 triliun menjadi Rp 29,7 triliun. Pajak lainnya turun dari Rp 5,6 triliun menjadi Rp 5,3 triliun.

Sedangkan penerimaan cukai naik dari Rp 75,4 triliun menjadi Rp 83,3 triliun. Bea masuk naik dari Rp 23,7 triliun menjadi Rp 24,7 triliun dan bea keluar juga naik dari Rp 19,2 triliun menjadi Rp 23,2 triliun.

Pemerintah dalam dokumen tersebut juga mengubah postur anggaran penerimaan dan belanja negara. Pendapatan negara dan hibah direncanakan naik sebesar Rp 33,09 triliun menjadi Rp 1.344,47 triliun dari target saat ini Rp 1.311,38 triliun di APBN 2012. Potensi peningkatan pendapatan tersebut memperhitungkan perkiraan kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 53,92 triliun dan penurunan setoran perpajakan Rp 20,83 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja negara direncanakan naik Rp 99,17 triliun menjadi Rp 1.534,58 triliun, dari pagu Rp 1.435,4 triliun di APBN 2012. Kenaikan anggaran belanja tersebut merupakan akibat langkah-langkah antisipasi dan respons pemerintah terhadap gejolak perekonomian saat ini. Langkah-langkah yang dimaksud, antara lain pemberian stimulus fiskal, kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif tenaga listrik (TTL) kepada rakyat miskin, serta pelaksanaan program-program prioritas baru.

Akibat dari semua itu, pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan & RAPBN-P 2012 mengusulkan pelebaran defisit sebesar Rp 66,08 triliun menjadi Rp 190,1 triliun (2,23% dari PDB), dari rencana Rp 124 triliun (1,5% dari PDB) di neraca pemerintah saat ini. Defisit tersebut akan ditutup dari peningkatan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 68,61 triliun menjadi Rp194,53 triliun.

Pembiayaan domestik tersebut, antara lain berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) Rp 56,17 triliun, dan penerbitan obligasi negara Rp 159,59 triliun. Sementara untuk pembiayaan luar negeri akan dikurangi Rp 2,53 triliun menjadi minus Rp 4,42 triliun, dari rencana negatif Rp 1,89 triliun.

(nia/dnl)