Saatnya Negara Berkembang Geser 'Monopoli' AS Jadi Bos Bank Dunia

Jakarta - Sejak 1944 sampai sekarang, AS selalu memonopoli posisi tertinggi Presiden Bank Dunia. Sekarang sudah saatnya wakil dari negara-negara berkembang untuk menggeser dominasi AS. Negara berkembang harus satu suara!

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Bank Dunia Hekinus Manao kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (12/3/2012).

"Sekarang adalah waktunya negara berkembang. Mau nggak (mengusulkan) karena kan sudah dibuka. Kalau seluruhnya cuma satu calon kan bagus. Hingga ada dukungan utuh. Ini kesempatan dan tunjukkan!" katanya.

Selama ini hingga terakhir terpilihnya Robert Zoellick, nyaris tidak ada peran negara berkembang di Bank Dunia. Hanyalah kuasa Amerika Serikat untuk menunjuk wakilnya sebagai orang nomor satu di lembaga keuangan multilateral ini.

"Waktu itu aturannya hanya Presiden ditunjuk oleh Dewan Direktur. By law. Mekanismenya tidak ada. Pelaksanaannya, nggak pernah ada penjabaran. Tapi praktik dipilih oleh Presiden AS. Dewan Direktur diam saja," paparnya.

Untuk itu, periode pemilihan Presiden Bank Dunia teranyar harus dimanfaatkan sepenuhnya. "Terus terang ada rasa ketakutan, developing nation (negara berkembang) tidak keluar calon. Tidak mesti calonnya harus menang," tegas Hekinus.

Kampanye Calon Presiden Bank Dunia Gencar Dilakukan Negara Berkembang

Meski pengajuan formal calon Presiden Bank Dunia belum terlihat, namun kampanye aktif telah terjadi. Hal ini dilakukan oleh negara-negara berkembang yang masuk dalam lembaga G24, Indonesia belum masuk menjadi anggota.

"Ada berbagai blog atau kelompok aktif melakukan sirkulasi nama. Dari kelompok lain cukup aktif, G24," jelas Hekinus.

Tak tanggung-tangung, negara-negara ini mengajukan 18 nama calon kuat Presiden Bank Dunia menggantikan Robert Zoellick. Apakah Sri Mulyani masuk dalam 18 calon tersebut, Hekinus tidak mengetahui secara pasti.

"Mereka edarkan 18 nama. Sekarang masih lobi-lobi. Namun yang sudah ajukan resmi adalah Malaysia. Satu lagi Fiji yang mendukung satu nama namun tidak mencalonkan," imbuh Hekinus.

(wep/dnl)