Djatun: Kenaikan Harga Minyak Dunia Tak Perlu Dikhawatirkan

Jakarta - Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-Jakti menegaskan, kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, Indonesia telah berhasil menjaga stok BBM-nya hingga 22 hari."Yang akan mendapat masalah adalah negara-negara yang mengimpor, seperti Thailand dan Filipina, kalau kita tidak perlu dikhawatirkan. Kita sudah bisa jaga stok BBM nasional 22 hari," kata Djatun usai berbicara dalam seminar Kesiapan Indonesia Menghadapi Perkembangan Pembentukan Free Trade Areas di Hotel Aryaduta, Jl. Prapatan, Jakarta, Kamis, (5/8/2004).Menurutnya, patokan harga minyak yang dipakai pemerintah tidak menggunakan patokan yang saat ini harganya telah mencapai di atas 40 dolar AS/barel, tapi Indonesia menggunakan patokan harga minas dan light crude yang saat ini harganya baru mencapai 38 dolar AS/barel.Sementara, menyangkut tingginya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah saat ini, ia berharap agar semua pihak tidak terlalu risau dengan hal itu. Karena dari sisi perdagangan sampai saat ini tidak ada hambatan dalam pengiriman.Namun Djatun mengakui dampak kenaikan harga minyak lebih terasa efeknya karena telah meningkatkan biaya transportasi. Hanya saja hal itu diyakininya tidak akan terjadi terus menerus dan biaya trasportasi ini bisa ditekan.Perdagangan BebasTerkait dengan perdagangan bebas, ia menjelaskan, Indonesia perlu tetap mempertahankan sistem perdagangan multilateral karena saat ini tidak ada sistem lain yang dapat menjadi alternatif bagi WTO.Menurutnya, tidak ada sistem lain yang menjamin non diskriminasi arus perdagangan dunia, termasuk bagi produk Indonesia. "Dengan aturan-aturannya yang ketat, WTO juga telah menjamin kepastian hukum bagi kelancaran lalu lintas arus perdagangan dunia," katanya.Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi ganda baik melalui forum WTO atau pun bilateral dan regional, seperti AFTA.Hingga saat ini, lanjut dia, Indonesia masih mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan sistem perdagangan bebas ini karena masih adanya beberapa kendala. Pertama, dari sisi keuangan dan perbankan peringkat Indonesia masih belum mencapai invesment grade.Kedua, belum adanya pelabuhan peti kemas yang dapat melayani kapal-kapal berstandar besar. Diperkirakan, kapal-kapal besar itu baru akan bisa masuk ke pelabuhan Bojonegoro di Banten jika telah selesai dibangun pada tahun 2010 mendatang.Ketiga, masih rendahnya jaringan telekomunikasi, terutama terbatasnya infrastruktur fixed line. Dan, keempat, masih banyaknya persoalan dalam penegakan hukum. (mi/)