"Banyak persoalan yang terjadi mulai dari jumlah pegawai negeri yang banyak di tingkat pusat maupun daerah, gaji PNS yang rendah sehingga orang sering melakukan perjalan dinas, orang terdorong untuk melakukan perjalanan dinas," katanya kepada detikFinance, akhir pekan lalu.
Ia menuturkan masalah-masalah itu diperparah dengan buruknya sistem perencanaan program. Menurutnya kadang-kadang program yang direncanakan kementerian atau lembaga termasuk pemda tak sesuai yang diharapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya penyalahgunaan anggaran dinas oleh PNS lebih parah sebelum adanya gerakan reformasi birokrasi. Dahulu, sistem setiap perjalanan dinas, setiap PNS dapat anggaran dengan jumlah tertentu tanpa pembuktian dokumen yang jelas. Namun, semenjak era Menteri Keuangan Sri Mulyani, sistem ini diganti, menjadi setiap perjalanan dinas oleh negara jika ada bukti perjalanan dinasnya.
Eko menambahkan bengkaknya perjalanan dinas ini juga dipicu oleh adanya fragmentasi birokrasi antara pusat dan daerah. Misalnya suatu dinas UKM, Perdagangan dan perindustrian di suatu daerah akan berkali-kali mengutus PNS-nya ke Jakarta untuk kegiatan acara kementerian perdagangan, kementerian perindustrian dan kementerian Koperasi dan UKM.
"Ini contoh fragmentasi struktur birokrasi membuat mahal biaya perjalan dinas. Memang faktor pemicunya banyak, pusat dan dan daerah misalnya dinas daerah balik berkali-kali ke Jakarta," katanya.
(hen/ang)










































