Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB) Eko Prasojo menuturkan praktik semacam ini ibarat penyakit yang sudah kronis. Sehingga perlu penanganan khusus dan sungguh-sungguh.
"Modus masih modus lama, pemalsuan tiket, dari hotel, yang memberikan kesan bahwa membuktikan berjalan sekian hari, modus fiktif SPJ, yang berangkat 2 tapi ternyata 5 orang istilah pinjam nama," katanya kepada detikFinance akhir pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah perjalanan dinas ini bisa diatasi dengan masalah IT, bisa dipecahkan jadi tak perlu rapat ke Jakarta atau sebaliknya ke daerah. Ini yang kita akan dorong setiap pemerintah daerah punya teleconfrence ini bisa memotong biaya perjalanan dinas," katanya.
Ia mengatakan sejak ia masuk ke kementerian PAN dan RB masalah ini sudah menjadi prioritas.
"Jadi masalaha perjalanan dinas itu gabungan antara pusat dan daerah, pemerintah yang terdesentralisasi, dengan gaji yang rendah, banyak ditemukan manipulasi perjalanan dinas fiktif, misalnya yang berangkat 2 tapi yang dilaporkan 5 orang, perjalanan dinas 2-3 hari dilaporkan 5 hari," katanya.
(hen/ang)











































