Korupsi, Birokrasi & Infrastruktur Keluhan Klasik Pengusaha

Korupsi, Birokrasi & Infrastruktur Keluhan Klasik Pengusaha

Feby Dwi Sutianto - detikFinance
Selasa, 08 Mei 2012 18:49 WIB
Korupsi, Birokrasi & Infrastruktur Keluhan Klasik Pengusaha
Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merilis beberapa hambatan yang menjadi beban iklim usaha di Indonesia. Hambatan dan yang selalu menjadi keluhan pengusaha di Indonesia masih seputar korupsi, birokrasi dan infrastruktur.

Menurut Anggota LP3E Kadin Indonesia, Ina Primiana persoalan korupsi dan ruwetnya birokrasi menjadi penghambat iklim usaha di indonesia.

"Ternyata di tahun 2009 itu, hasil penilaian World Economics Forum (WEF) korupsi kita ada di peringkat 4, terus tahun berikutnya di tahun 2010 dan 2011 itu naik ke rangking 2 sekarang 2011, ke 2012 kita ada di rangking 1. Nah kedua itu birokrasi, tadinya ranking ke tiga kemudian naik ke rangking ke dua, nah disitu sumber-sumber transaksi dan sumber yang high cost economy," ungkapnya kepada detikFinace di Menara kadin Indonesia, Selasa (8/5/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain masalah korupsi dan birokrasi, dunia usaha juga menghadapi permasalahan dalam hal infrastrukur, instabilitas kebijakan, dan akses keuangan yang berdampak tingginya biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha.

Menurut Ina, hal tersebut terjadi mulai dari proses pendirian usaha hingga proses pengiriman barang kepada konsumen.

"Itu sepanjang rantai pasokan yang saya bilang dari mulai orang mendirikan usaha kemudian dia sudah berjalan, dia membeli bahan baku terus dia beli bahan baku baik dari impor atau domestik, itu dalam perjalannya itu sudah banyak biaya yang mereka (pengusaha) keluarkan. Apakah itu biaya di jalan dan pelabuhan," sambungnya.

Ina juga menegaskan kalau hambatan tersebut menimbulkan biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pengusaha di indonesia. Proporsi biaya tersebut bisa mencapai 30% dari total biaya operasional perusahaan.

"Mungkin sampai 30%, itu mudah-mudahan jadi warning bahwa sudah terlalu berat beban yang ditanggung oleh pengusaha, andai kata 20-30% itu, bisa buat kesejahteraan buruh. Itu lebih baik daripada banyak biaya-biaya yang sebetulnya tidak penting," tutupnya.

(hen/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads