Infid Khawatir Kritik Mega Atas IMF Sekadar Komoditas Politik

Jakarta - International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) khawatir kalau kritik Presiden Mega terhadap IMF dan Bank Dunia sekadar komoditas politik. Jika tidak demikian adanya, Mega diminta membuktikannya dengan menagih ganti rugi kepada IMF.Mega dalam pidato kenegaraan untuk mengantarkan pengajuan RAPBN 2005 mengkritik IMF dan Bank Dunia telah menjerumuskan Indonesia dengan rekomendasi yang hampir membangkrutkan sistem moneter Indonesia. Namun di sisi lain, dua lembaga keuangan internasional itu dipuji atas kontribusinya terhadap upaya penanganan krisis di Indonesia."Infid mengkhawatirkan kritikan Presiden terhadap IMF dan Bank Dunia hanya sekadar komoditas politik, dan tidak sungguh-sungguh menyatakan keberatan terhadap kebijakan dan prgram IMF."Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif Infid Binny Buchori dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (17/8/2004) dinihari.Menurut dia, Mega sama sekali tidak melihat implikasi-implikasi yang serius dari beberapa LoI yang disodorkan IMF. Kebijakan deregulasi, liberalisasi, serta privasi yang menjadi mantra program IMF telah mengakibatkan semakin kecilnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik.Dia mencontohkan tarif listrik dan air yang naik terus menerus, berkurangnya subsidi, dan terpuruknya pertanian karena pasar Indonesia dibanjiri dengan beras dan gula impor."Rekomendasi IMF agar Indonesia melaksanakan kebijakan uang ketat, menekan defisit anggaran secara nyata telah menyebabkan APBN kita sangat tidak fleksibel, dan tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan. Akibatnya belanja pembangunan, terutama kesehatan dan pendidikan selalu tidak memadai kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya menyebabkan menurunnya kualitas hidup manusia," tutur Binny.Mega diminta Infid untuk menindaklanjuti kritiknya dengan pencabutan terhadap Inpres 5/2003, atau lazim disebut White Paper dan Program Ekonomi pasca IMF. Karena Inpres tersebut hanya melanjutkan program IMF.Kemudian, lanjut Binny, Mega harus memaksa IMF dan Bank Dunia melakukan pemotongan utang Indonesia, sebagai bagian dari pembagian risiko atas kerugian yang dialami Indonesia, yang timbul dari rekomendasi IMF dan Bank Dunia."Menurut Infid, Presiden seharusnya tidak sekadar meminta penjadwalan ulang. Karena penjadwalan ulang pembayaran utang sekadar pengalihan beban pada pemerintahan dan generasi yang akan datang," tukas Binny.Mega, lanjut dia, memang telah memberikan pernyataan resmi terhadap peran IMF dan bank Dunia yang merugikan perekonomian Indonesia.Namun pujian terhadap kedua lembaga tersebut yang dikatakan Mega telah memberikan kontribusi dalam mengatasi krisis, menurut Infid, sepenuhnya tidak tepat."Penilaian ini jelas a-historis dan dangkal. Krisis tahun 1997 yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia adalah juga kontribusi kesalahan IMF, sebagaimana dinyatakan laporan IEO IMF yang dikeluarkan pada bulan Juni 2004," ujar Binny.Infid berpendapat, dengan pengakuan IEO IMF tersebut, seharusnya pemerintah Indonesia menagih IMF untuk melakukan ganti rugi atas pemiskinan yang terjadi di Indonesia. (sss/)