Demikian disampaikannya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (30/5/2012).
"Kalau orang mengatakan kalau ini hanya dilihat dari sisi pasar modal saja ya tidak betul, banyak aspek yang kita lihat, sosial, budaya, kemudian efisiensi, spirit kerja, lamanya kita berkomunikasi sesama daerah, itu semua kita lihat, berbagai aspek itu," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang tanggal itu masih wacana. Kita itu semua dalam diskusi publik, ada yang tidak setuju banyak yang setuju, semuanya itu kita tampung. Ini semua untuk kebaikan bangsa ini. Belum pernah dibahas di rapat kabinet, tapi kita perlu melanjutkan perbincangan ini, melihat apa keuntungan dan kerugian," jelasnya.
Selain itu, Hatta menambahkan pihaknya juga tengah menunggu hasil kajian terkait segala bentuk kemungkinan yang terjadi setelah diberlakukan penyatuan zona ini.
"Semua studi yang dilakukan menunjukkan positif untuk itu dilakukan. Tapi toh ada juga masyarakat yang mengatakan melihat kurang pas, tapi ini didengar semua," tandasnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan tidak setuju dengan rencana penyatuan zona waktu di Indonesia yang akan dijalankan pemerintah.
Menurut JK, tidak jelas apa yang menjadi dasar pemerintah melakukan penyatuan zona waktu tersebut.
"Kita hidup dengan alam, jangan hidup ini mengikuti pasar modal. Harusnya dia (pasar modal) yang mengikuti kita. Penyatuan zona waktu gagasan yang berlebihan dan tidak efektif," jelas JK.
(nia/dnl)











































