.webp)
Penghasilan sebagian pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata lebih besar dari penghasilan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Apakah benar?
Ekonom Dradjad Wibowo kepada detikFinance, Senin (4/6/2012) mengungkapkan data tentang penghasilan beberapa eselon I Kemenkeu.
"Minggu lalu saya mendapat kiriman data tentang penghasilan beberapa eselon I kementerian keuangan. Sumber data tersebut dari internal Lapangan Banteng (kantor Kemenkeu) sendiri," ungkap Dradjad.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana diketahui, sebagai realisasi janji kampanye untuk memotong gajinya sendiri 5%, penghasilan PM Inggris adalah sebesar 142 ribu poundsterling. Dengan kurs tengah saat ini sekitar Rp 14.300/pundsterling, maka Inggris hanya menggaji PM-nya sekitar Rp 2,03 miliar per tahun," jelas Dradjad.
"Data yang dikirim ke saya mencakup periode 2006-2010. Namun untuk tahun 2009 dan 2010 sebagian datanya masih bolong," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini mengatakan untuk periode 2006-2008, jika dirata-rata penghasilan eselon I yang namanya disebut dalam data tersebut bisa mencapai Rp 2,23 miliar setahun.
"Penghasilan di atas mencakup gaji dan TKPKN (Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara) dari Kementerian Keuangan, ditambah penghasilan sebagai komisaris. Seperti diketahui, pejabat eselon I dan II Kemenkeu sebagian ditempatkan sebagai komisaris Bank BUMN, Bank eks BPPN di mana negara masih mempunyai saham, serta berbagai BUMN. BUMN ini termasuk BUMN yang merugi dan atau terlilit utang dan atau menyedot subsidi sangat besar dari negara, seperti misalkan PLN," paparnya.
Dengan kata lain, Dradjad menyebutkan penghasilan para eselon I tersebut semuanya berasal dari aset negara, baik yang dipisahkan maupun tidak.
Selain itu, negara juga membayar pajak dari penghasilan tersebut. Sebagian pajak dibayarkan oleh Kemenkeu, masuk DTP (ditanggung pemerintah) dan atau dibayarkan oleh BUMN.
"Kalaupun ada pajak yang dibayar sendiri, saya tidak yakin kalau jumlahnya di atas 5% dari penghasilan di atas," tegasnya.
Di 2006, penghasilan tersebut belum mencakup TKPKN. TKPKN ini adalah tunjangan terkait reformasi birokrasi, secara resmi baru diberikan mulai 2007.
"Besarnya adalah antara Rp 2,09 juta per bulan untuk PNS Kemenkeu dengan grade terendah, hingga Rp 49,33 juta per bulan untuk eselon I dengan grade tertinggi," kata Dia.
"Angka di atas hanya mencakup penghasilan langsung tunai. Penghasilan tidak langsung dan atau dalam bentuk natura belum masuk. Padahal BUMN (terutama bank BUMN) memberikan penghasilan tidak langsung/natura yang mewah untuk komisarisnya, seperti jatah kartu kredit dengan nilai plafon yang bisa mencapai Rp 100 juta, mobil dinas yang bisa dimiliki setelah 5 tahun bertugas, tunjangan perumahan, transportasi, kesehatan dan lain-lain yang nilainya cukup besar," papar Dradjad.
Lebih jauh Dradjad mengatakan penghasilan di atas juga belum memasukkan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, honor rapat, honor sebagai pembicara, dan lebih banyak lagi.
Jika semuanya itu dimasukkan, Ia mengatakan rata-rata penghasilan tersebut akan berada pada kisaran Rp 2,6-3 miliar setahun.
"Di sini saya berasumsi bahwa para eselon I tersebut adalah pejabat bersih semua. Saya asumsikan mereka tidak menerima gratifikasi dari pihak-pihak seperti pemain pasar modal, brokers dan arrangers SUN yang memperoleh yield tinggi dari negara, pelaku asuransi, para wajib pajak, eksportir, importir, eks pasien-pasien BPPN, eks obligor BLBI, pelaku pelelangan aset negara," tambahnya.
Mahalnya negara membayar para eselon I tersebut sangat ironis. Ia menambahkan Kemenkeu paling gencar menyuarakan penghematan nasional, bahkan penurunan subsidi BBM secara drastis di mana rakyat diminta berkontribusi makin besar menanggung beban negara.
"Namun eselon I-nya diam-diam mendapatkan penghasilan super besar dari negara," tutup Dradjad. (dru/dnl)
